Obsessionnews.com – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Predikat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ini sekaligus menegaskan konsistensi Kemenko PMK dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan langsung oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, kepada Menko PMK Pratikno di Ruang Rapat Lantai 8 Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Jumat (26/9/2025). Hadir mendampingi Menko, jajaran pejabat tinggi madya dan pratama. Dengan pencapaian ini, Kemenko PMK berhasil mempertahankan opini WTP selama 16 tahun berturut-turut sejak 2009.

“Alhamdulillah, hasil audit laporan keuangan kita kembali memperoleh opini WTP untuk yang ke-16 kali. Prestasi ini tentu berkat dukungan, arahan, dan masukan konstruktif dari BPK yang selalu kami tindaklanjuti dengan sungguh-sungguh,” ujar Pratikno.

Ia menegaskan, BPK bukan hanya lembaga pemeriksa, tetapi juga mitra penting dalam membangun akuntabilitas pemerintah. Setiap rekomendasi yang diberikan dijadikan pedoman perbaikan agar Kemenko PMK dapat menjalankan tugas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan lebih presisi.

Kemenko PMK saat ini mengawal sejumlah program prioritas nasional, termasuk lima dari tujuh Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden, yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Penuntasan TBC, Peningkatan Kualitas Rumah Sakit, Revitalisasi Sekolah, dan Sekolah Unggulan Garuda. Untuk memastikan program tersebut berjalan efektif, Kemenko PMK merancang program flagship berbasis precision policy, precision planning, precision budget, dan precision execution.

“Upaya kami adalah menjadi SMART Ministry yang hadir membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi dengan BPK menjadi sangat penting, agar tata kelola keuangan tetap terjaga dan hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” tambah Pratikno.

Apresiasi juga disampaikan oleh BPK. Akhsanul Khaq menegaskan bahwa hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kemenko PMK tahun 2024 tidak menemukan permasalahan signifikan. “Laporan keuangan Kemenko PMK telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Karena itu, kami menyimpulkan opini WTP,” jelasnya.

Capaian ini tidak hanya sekadar angka atau status, melainkan menjadi bukti komitmen bahwa pengelolaan anggaran negara di Kemenko PMK dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Lebih jauh, keberhasilan ini menunjukkan bahwa upaya membangun manusia Indonesia yang unggul dan berbudaya harus berlandaskan pada sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dengan predikat WTP ke-16 kali berturut-turut, Kemenko PMK semakin meneguhkan perannya sebagai motor koordinasi pembangunan manusia yang tidak hanya fokus pada program substantif, tetapi juga pada integritas tata kelola.  (Ali)