Obsessionnews.com – Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan Fraksi DPR RI pada Minggu, (31/8/2025) menjadi sorotan tajam publik. Bukan semata karena keduanya adalah figur populer, yang mana Sahroni dikenal sebagai politisi flamboyan dengan jejaring luas, sementara Nafa Urbach sebelumnya dikenal sebagai artis yang beralih ke dunia politik, tetapi karena langkah ini membawa pesan lebih dalam yakni  menjaga marwah partai dan mengingatkan kembali esensi politik sebagai perjuangan aspirasi rakyat.

Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, dalam siaran persnya menekankan bahwa aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama perjuangan politik. Ia menegaskan kembali semangat kerakyatan yang menjadi fondasi NasDem sejak berdiri, sebuah garis perjuangan yang berakar dari amanat konstitusi. Bagi Surya, partai politik tidak boleh hanya menjadi mesin elektoral, melainkan juga rumah moral yang memastikan suara rakyat tidak tercederai oleh sikap maupun ucapan wakilnya.

Keputusan menonaktifkan dua kader di parlemen ini bukanlah hal kecil. Dalam tradisi politik Indonesia, langkah menonaktifkan atau bahkan memecat anggota fraksi biasanya diambil ketika sudah tidak ada jalan lain. Itu sebabnya, langkah NasDem memberi sinyal kuat bahwa ada batas yang jelas antara kepentingan pribadi dengan kepentingan rakyat. Politik, dalam pandangan Surya Paloh, bukanlah panggung untuk narsisme, melainkan ruang pengabdian yang sarat tanggung jawab.

Jika ditarik lebih jauh, keputusan ini bisa dilihat sebagai upaya NasDem merawat konsistensi ideologis di tengah arus pragmatisme politik yang kerap mewarnai partai-partai lain. NasDem ingin menegaskan bahwa setiap kader, siapapun dia, tidak kebal dari evaluasi jika sudah keluar dari rel perjuangan. Justru dengan menegakkan disiplin inilah partai ingin mendidik kadernya sendiri bahwa popularitas bukan tiket bebas dari tanggung jawab moral dan politik.

Bagi publik, kasus ini memberi pelajaran bahwa demokrasi sejati hanya bisa berjalan sehat bila partai politik berani menegakkan disiplin internal. Bayangkan bila setiap pernyataan anggota parlemen yang melukai perasaan rakyat dibiarkan begitu saja, kepercayaan publik pada partai akan runtuh, dan politik semakin kehilangan marwahnya. Langkah NasDem memberi contoh bahwa partai politik bisa bersikap lebih dari sekadar menghitung kalkulasi elektoral, melainkan juga menegakkan standar etika politik.

Di sisi lain, penonaktifan ini tentu akan menimbulkan dinamika. Ahmad Sahroni adalah sosok dengan pengaruh kuat, baik secara finansial maupun jaringan politik. Nafa Urbach, meski baru, memiliki nilai popularitas di akar rumput. Menonaktifkan mereka berpotensi memunculkan resistensi dari sebagian simpatisan. Namun, risiko itu tampaknya sudah diperhitungkan Surya Paloh. Baginya, partai tidak bisa dikorbankan demi kepentingan individu. Justru di sinilah letak ujian kepemimpinan: berani mengambil langkah tidak populer demi menjaga prinsip.

Bila dicermati, keputusan ini bukan hanya soal dua kader, tetapi juga pesan kepada seluruh anggota fraksi di parlemen. Bahwa setiap ucapan, sikap, dan tindakan harus selaras dengan garis perjuangan partai. Kader dituntut lebih berhati-hati, lebih peka terhadap penderitaan rakyat, dan lebih sadar bahwa kursi yang mereka duduki bukanlah hak pribadi, melainkan amanah publik.

Dari perspektif pendidikan politik, kasus ini menarik karena memperlihatkan bagaimana partai bisa berfungsi sebagai sekolah kaderisasi. Disiplin partai, dalam arti positif, adalah bagian dari proses belajar politik agar kader tumbuh dengan nilai-nilai yang benar. Jika sebuah partai berani menindak kadernya sendiri, itu artinya partai masih memiliki standar. Bandingkan dengan partai-partai lain yang kerap menutup mata demi mempertahankan figur populer, meski jelas melakukan penyimpangan.

Ke depan, publik akan menilai apakah NasDem konsisten dengan langkah ini atau hanya sekadar reaksi sesaat. Konsistensi adalah kunci, sebab kepercayaan publik tidak lahir dari satu keputusan, melainkan dari rangkaian sikap yang tegak lurus dengan prinsip. Bila NasDem berhasil menjaga konsistensi ini, maka partai bisa memperkuat posisinya sebagai kekuatan politik yang berbeda, sebuah partai yang tidak hanya bicara perubahan, tetapi juga menegakkan disiplin internal secara nyata.

Akhirnya, penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach membawa pelajaran penting: politik bukanlah arena bebas nilai, melainkan ruang yang terikat oleh etika, tanggung jawab, dan komitmen pada rakyat. Publik tentu akan menunggu langkah lanjutan NasDem. Apakah partai ini akan semakin teguh menjaga marwahnya, atau justru tergoda kembali oleh pragmatisme politik yang seringkali meruntuhkan idealisme. Namun untuk saat ini, sikap tegas Surya Paloh patut dicatat sebagai pengingat bahwa partai politik, betapapun besar godaan pragmatisme, tetap bisa memilih jalan yang berakar pada nilai dan aspirasi rakyat.  (Ali)