Obsessionnews.com — Warisan Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi simbol semangat kerja dan ketangguhan bangsa yang mesti terus dihidupkan. Melalui pendekatan kolaboratif, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong transformasi WTBOS menjadi motor penggerak ekonomi kreatif, pendidikan sejarah, hingga pembangunan budaya lokal.

Hal ini ditegaskan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung di Aula Gubernur Sumatera Barat, Selasa (29/7). Ia menekankan bahwa pengelolaan WTBOS tidak bisa lagi bersifat sektoral, melainkan harus lintas pemangku kepentingan dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.

“WTBOS bukan sekadar monumen. Ia harus menjadi ruang hidup yang menggugah kesadaran sejarah, sekaligus menjadi tulang punggung ekonomi budaya masyarakat. Untuk itu, kita butuh tata kelola yang kolaboratif dan terintegrasi,” ujar Warsito.

Dengan luas wilayah yang meliputi tujuh kabupaten/kota di Sumatera Barat, WTBOS menghadapi tantangan besar dalam hal koordinasi, keterpaduan pembangunan, serta pelestarian nilai-nilai warisan budaya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Asisten I, Ahmad Zakri, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil rakor. Ia menyebutkan tiga tantangan utama yang akan menjadi fokus: penguatan koordinasi antarwilayah, integrasi pelestarian budaya dengan infrastruktur, serta skema pembiayaan berkelanjutan.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari pusat dan daerah, termasuk kementerian/lembaga, BUMN, akademisi, dan komunitas masyarakat. Di antara narasumber yang hadir adalah: Deputi Kebijakan Pembangunan BRIN Anugerah Widiyanto, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Jefrinal Arifin, Kasubdit Pemeliharaan dan Zonasi Kementerian Kebudayaan Ni Ketut Wardani Pradnya Dewi, Direktur SDM PT Bukit Asam Ihsanuddin Usman, dan Kepala Divre II PT KAI Muhammad Tri Setyawan.

Pertemuan ini menyepakati pembentukan dokumen komitmen bersama, serta kerangka kerja kolaboratif antarwilayah. Salah satu hasil konkret dari rakor adalah rencana pembentukan Tim Kajian Nasional yang akan dipimpin oleh BRIN dan dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, guna merumuskan tata kelola terpadu WTBOS.

Target penyelesaian kajian ini dijadwalkan pada September 2025, bersamaan dengan rencana percepatan pembentukan lembaga pengelola WTBOS berbadan hukum, sesuai dengan dokumen management plan yang telah ditetapkan UNESCO.

Deputi Warsito menambahkan bahwa pengelolaan WTBOS yang efektif dapat menjadi model pengelolaan warisan dunia berbasis kesejahteraan rakyat di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa warisan budaya bukan hanya soal pelestarian fisik, tetapi juga pewarisan nilai, pendidikan sejarah, dan pembangunan karakter bangsa.

“Warisan budaya adalah jati diri bangsa. Kelestariannya adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Warsito.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat, Warsito yakin WTBOS dapat bertransformasi dari sekadar situs sejarah menjadi ruang hidup berdaya saing global, tanpa kehilangan akar budaya lokalnya.

Ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO pada 2019, WTBOS merupakan satu-satunya situs pertambangan di Indonesia yang mendapat pengakuan global. Namun, predikat ini tak boleh menjadi beban administratif belaka. Justru, menurut Kemenko PMK, ia adalah peluang besar untuk mendorong pembangunan yang inklusif, berakar pada sejarah, dan melibatkan semua pihak.

Transformasi ini bukan semata urusan pelestarian, tetapi langkah strategis menjadikan Sawahlunto dan sekitarnya sebagai episentrum ekonomi kreatif, wisata sejarah, dan pendidikan karakter yang berkelanjutan. Seperti tambangnya yang dulu menjadi urat nadi ekonomi Hindia Belanda, kini WTBOS diharapkan menjadi urat nadi semangat Indonesia masa kini yang berkarakter, berdaya, dan bersatu dalam keberagaman.  (Ali)