Obsessionnews.com — Di Auditorium BKKBN Jakarta, suasana pada pagi Senin (21/7/2025) itu tidak biasa. Deretan pejabat, pakar, dan perwakilan dari berbagai kementerian hadir bukan sekadar mengikuti seremonial, melainkan mengambil bagian dari agenda penting yakni Kick Off Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK-25). Sebuah langkah awal yang mungkin terlihat teknis, tapi sejatinya menyangkut masa depan jutaan keluarga di Indonesia.

Bagi Imam Machdi, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), acara ini bukan sekadar urusan pendataan. “Ini bukan cuma soal input dan angka. Ini fondasi kebijakan publik. Kita bicara soal hidup manusia, soal anak-anak yang akan mendapatkan gizi cukup, ibu-ibu yang akan mendapat pelayanan kesehatan yang layak, dan keluarga-keluarga yang bisa sejahtera karena kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka,” ucapnya penuh semangat.

Di era ledakan data seperti sekarang, setiap keputusan pemerintah idealnya bersandar pada data yang valid dan akurat. Sayangnya, data yang baik tidak hadir begitu saja. Ia harus diperoleh dari lapangan, dari pintu ke pintu, dari percakapan jujur antara petugas dan masyarakat. Inilah semangat dari PK-25.

“Tanpa data yang akurat, program pengentasan stunting, pengentasan kemiskinan, hingga pendidikan gratis bisa salah sasaran. Bisa-bisa yang tidak membutuhkan malah mendapat lebih, sementara yang benar-benar butuh malah terlewat,” jelas Imam.

Kemenko PMK saat ini tengah mengembangkan sebuah dashboard precision policy, yang akan menjadi alat strategis dalam menyusun, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan berbasis data resmi yang terintegrasi, termasuk hasil dari PK-25. Tujuannya sederhana namun berdampak besar: agar pemerintah bisa bergerak cepat, tepat, dan terukur.

Imam Machdi menyadari, pemutakhiran data tak akan berhasil tanpa gotong royong. Kolaborasi lintas sektor – kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga RT dan RW – adalah kunci. Tak kalah penting, menurutnya, adalah membangun literasi data hingga ke tingkat lapangan.

“Data keluarga adalah cermin masyarakat. Kalau datanya retak, maka gambaran kita pun bias. Karena itu, akurasi hanya bisa dijaga kalau semua pihak jujur dan teliti. Ini adalah kerja besar yang menuntut semangat kolektif,” tegasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Budi Setyono, Deputi III Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo, Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Budi Permana, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Dengan semangat ini, PK-25 tidak hanya dilihat sebagai agenda teknokratik tahunan, tapi juga sebagai gerakan moral: membangun Indonesia yang lebih adil, tepat sasaran, dan manusiawi.

Dan seperti yang disampaikan Imam di akhir sambutannya, “Di balik setiap data keluarga, ada wajah-wajah anak bangsa yang menaruh harap pada kebijakan yang benar. Mari kita pastikan, tak satu pun dari mereka tertinggal.”   (Ali)