Balikpapan, Obsessionnews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya peran humas dan media dalam menyukseskan dua program strategis daerah, yakni GRATISPOL dan JOSPOL. Hal ini disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, H.M. Syirajudin, saat membuka Forum Bakohumas 2025 di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kamis (19/6/2025).

Syirajudin menekankan bahwa sebesar apa pun program pemerintah, tidak akan berdampak optimal jika tidak dipahami dengan benar oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi publik menjadi kunci penting untuk membangun partisipasi dan menjaga keberlangsungan program-program prioritas daerah. “Di sinilah peran humas dan media sangat dibutuhkan,” ujarnya.

GRATISPOL atau Gerakan Aksi Strategis Pembangunan Lokal merupakan salah satu program unggulan yang mencakup berbagai layanan gratis, mulai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) untuk sekolah negeri dan swasta, beasiswa penuh dari jenjang diploma hingga doktoral, hingga penyediaan seragam, tas, dan sepatu gratis bagi siswa kelas X di SMA, SMK, MA, dan SLB termasuk sekolah swasta.

Program ini juga menyediakan fasilitas umrah gratis bagi penjaga rumah ibadah, internet gratis untuk desa, serta pembebasan biaya administrasi rumah bagi warga berpenghasilan rendah. Sementara itu, JOSPOL merupakan strategi pembangunan daerah yang mendorong penguatan sektor pertanian, hilirisasi industri, inovasi, pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata berbasis desa, peningkatan kesejahteraan pendidik, hingga kemudahan investasi di Kalimantan Timur.

Menurut Syirajudin, keberhasilan program-program ini ditentukan oleh kekuatan narasi publik yang dibangun secara konsisten. Ia pun mengajak seluruh jajaran humas pemerintah serta media massa untuk bersinergi aktif dalam menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan mudah dipahami masyarakat. “Kami mengajak Bakohumas dan media menjadi motor penggerak partisipasi publik, agar masyarakat merasa memiliki dan terlibat dalam pembangunan,” tegasnya.

Forum Bakohumas 2025 diharapkan menjadi wadah konsolidasi antarinstansi untuk memperkuat kapasitas kehumasan di Kalimantan Timur, serta mendukung praktik komunikasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (IwanLubisON)