Obsessionnews.com - Menteri Perdagangan, Budi Santoso bersama Menteri BUMN, Erick Thohir menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20 Mei). Raker ini dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini.

Mendag menyampaikan, raker ini membahas kebijakan Amerika Serikat terkait penerapan tarif resiprokal dan dampaknya bagi Indonesia, serta pembahasan rencana pengesahan protocol pertama untuk mengubah persetujuan perdagangan bebas ASEAN-Hongkong, RRT.

Mendag menambahkan, dalam menghadapi kebijakan tarif Amerika Serikat, pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis yang dirancang secara terukur. Upaya pertama adalah diplomasi dan perundingan dengan Pemerintah Amerika Serikat, untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Di saat yang sama, Pemerintah juga melakukan penataan kebijakan perdagangan untuk meningkatkan kemudahan berusaha.

Selain itu, Kemendag berkomitmen untuk mengamankan pasar dalam negeri dan menjaga keberlanjutan industri nasional dari potensi lonjakan impor serta praktik dagang curang, dengan menggunakan instrumen safeguards dan anti dumping.

Mendag Budi Santoso juga menekankan pentingnya mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang diharapkan dapat berperan lebih besar dalam perdagangan internasional. Pemerintah meluncurkan Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor, yang bertujuan meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di pasar global.

“Program ini diharapkan bisa membantu UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan pasar global dan memanfaatkan peluang ekspor,”tambahnya.

Selain itu, Mendag Busan juga mengungkapkan bahwa pemerintah mendorong diversifikasi pasar ekspor, dengan fokus pada kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor Indonesia.

Kebijakan tarif impor AS yang diterapkan saat ini terdiri dari tarif dasar baru 10 persen, tarif sektoral sebesar 25 persen, dan tarif resiprokal yang ditunda selama 90 hari sejak 9 April 2025. Pengenaan tarif tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perdagangan Indonesia-AS. Namun, pemerintah optimis bahwa dengan langkah-langkah strategis yang diambil, Indonesia dapat memitigasi dampak negatif dan meningkatkan daya saingnya.

Pada 2024, total perdagangan Indonesia-AS tercatat mencapai USD 38,28 miliar, dengan surplus neraca perdagangan sebesar USD 14,34 miliar. Untuk periode Januari-Maret 2025, ekspor Indonesia ke AS juga mengalami peningkatan signifikan.

Salah satu pembahasan penting lainnya adalah Protokol Pertama Perubahan Persetujuan AHKFTA. Mendag Budi Santoso menjelaskan bahwa protokol ini terdiri dari empat pasal dan satu apendiks yang mengubah Product Specific Rules (PSR) dalam perjanjian awal AHKFTA. Pembaruan ini bertujuan untuk memperkuat integrasi ekonomi dan meningkatkan volume perdagangan Indonesia, khususnya dengan Hong Kong.

“Pembaruan ini bersifat teknis dan tidak menambah komitmen tarif perdagangan. Namun, diharapkan dapat meningkatkan ekspor Indonesia, terutama di sektor produk logam, manufaktur, dan tekstil,”jelas Mendag Busan.

Pemerintah memperkirakan adanya peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,0045 persen dan pertumbuhan kesejahteraan senilai USD 11,29 juta berkat perubahan ini.

Komisi VI DPR RI yang hadir dalam rapat juga memberikan dukungan terhadap pengesahan Protokol Pertama AHKFTA melalui Peraturan Presiden (Perpres). Mereka juga meminta agar Kemendag menyampaikan hasil kajian dampak ekonomi dari perubahan protokol ini serta memastikan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku usaha Indonesia.

Mendag Budi Santoso berharap agar kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dapat memperkuat daya saing Indonesia di pasar global dan menjaga keberlanjutan industri nasional. Ia juga meminta dukungan dari seluruh pihak untuk memaksimalkan manfaat dari perjanjian dagang yang ada dan mengoptimalkan peluang ekspor.

“Dengan dukungan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha, kita dapat menghadapi tantangan ini dengan lebih kuat dan memanfaatkan setiap peluang yang ada,”tutup Mendag Budi Santoso.

Raker ini dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi VI DPR RI dan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan. (Ali)