Obsessionnews.com - Pernyataan mengejutkan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di momen perayaan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 lalu, pemerintah berencana menghapus sistem outsourcing di Indonesia. Bagi kalangan buruh, ini jadi angin segar. Tapi bagi pengamat politik dan dunia usaha, pertanyaan besarnya adalah: bagaimana realisasi dan dampaknya?

Prabowo menegaskan, penghapusan sistem kerja alih daya itu tidak bisa dilakukan secara gegabah. “Harus realistis,” katanya di hadapan ribuan buruh di Monas, Jakarta. Dia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan investasi.

Untuk membuktikan keseriusan, Prabowo akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan ini bakal berisi perwakilan serikat pekerja dari seluruh Indonesia dan akan langsung memberikan masukan kebijakan ke Presiden. Bahkan, rencananya akan digelar pertemuan antara 150 pimpinan buruh dan 150 pengusaha di Istana Bogor dalam waktu dekat.

Baca Juga:
Dr. Serian Wijatno: Relasi Positif Pekerja dan Pemerintah Bisa Jadi Peluang Besar Pertumbuhan Ekonomi

Langkah ini tentu menarik. Di satu sisi, Prabowo tampak ingin merebut simpati kelas pekerja, kelompok yang selama ini merasa kurang dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Di sisi lain, Presiden juga memberi sinyal kuat bahwa kepentingan dunia usaha tetap jadi bagian dari pertimbangan utama pemerintah.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyebut pihaknya akan segera mengkaji arahan Presiden soal penghapusan outsourcing. Hasilnya nanti akan diserahkan ke Presiden untuk penentuan kebijakan selanjutnya.

Dari sisi parlemen, tanggapannya cukup positif. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mendukung langkah ini, tapi mengingatkan agar penghapusan difokuskan dulu pada sektor-sektor rawan penyalahgunaan. Sementara anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP, Edy Wuryanto, menekankan pentingnya merevisi PP Nomor 35 Tahun 2021 sebagai landasan hukum outsourcing saat ini.

Pertanyaannya sekarang: apakah ini akan menjadi kebijakan transformatif atau hanya manuver politik? Waktu akan membuktikan. Yang jelas, sikap tegas Presiden Prabowo soal outsourcing membuka ruang diskusi yang lebih besar antara negara, pekerja, dan pelaku usaha.(Arfi)