Obsessionnews.com - Pola komunikasi memainkan peranan penting, bukan hanya membentuk imej, tetapi memastikan transparansi dan kerja pemerintahan terinformasi dengan baik. Mungkin, karena faktor tersebut, Presiden Jokowi membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dikepalai Hasan Nasbi agar meringankan beban suksesor Presiden Prabowo Subianto.

Seiring berjalannya waktu, Presiden Prabowo malah mengeluhkan pola komunikasi pemerintahan tak berjalan baik. Ketika membuka sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/3), Prabowo merasa terobosan yang dilakukan oleh pemerintah belum tersiar luas.

Baca Juga:
Pernyataan Hasan Nasbi Tuai Kecaman, Istana Tak Peka Perlindungan Pers

"Banyak sekali yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet mungkin karena banyaknya inisiatif kita, terobosan kita, kebijakan kita mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Jadi saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat," kata Prabowo.

Keluhan Prabowo mudah dipahami, sebab untuk urusan komunikasi, Hasan Nasbi yang memiliki tanggung jawab penting, sekarang ini malah menuai sorotan tajam. Bahkan, terkesan menunjukkan Istana tak peduli dengan kemerdekaan serta perlindungan terhadap insan pers.

Hasan Nasbi yang dulunya dikenal sebagai konsultan politik, tak menunjukkan empati ketika wartawan dan Kantor "Tempo" dikirimi kepala babi. Bukannya memberi pernyataan yang menenangkan, dengan berseloroh dirinya menilai kiriman tersebut lebih baik dimasak saja.

Belakangan, Kantor "Tempo" kembali dikirimi paket bernuansa intimidasi yakni, tikus tanpa kepala. Hasan Nasbi telah memberi klarifikasi mengenai pernyataannya itu, tanpa menyampaikan permintaan maaf.

Dia meminta pernyataannya tak dibesar-besarkan. Hasan mengaku sengaja melontarkan pernyataan tersebut agar keinginan pelaku agar wartawan "Tempo" terintimidasi takt ercapai.

"Peneror kan pasti stres kalau bahan kiriman dia dimasak kan gitu," kata Hasan, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/3).

Koalisi Masyarakat Sipil menilai pernyataan Hasan Nasbi menjadi indikasi rendahnya komitmen pemerintah terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Bukannya menyampaikan keperihatinan Hasan malah mengentengkan persoalan, tanpa memberi jaminan kebebasan pers.

Anggota koalisi yakni Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar menilai, Hasan Nasbi patut dievaluasi oleh Prabowo, karena menyepelekan teror dan mengusik hak rasa aman profesi jurnalis.

"Kami mendesak kepada Presiden untuk meninjau kembali posisi Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dengan sikap tersebut di atas, nampak ia tidak cukup patut secara etika untuk menyampaikan pesan kepresidenan kepada masyarakat," katanya. (Erwin)