Obsessionnews.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengeritisi proses penunjukan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai tim Operation Management Office Indonesia Ferestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni. Sebab, proses penunjukan tak jelas, sementara Raja Juli merupakan Sekjen PSI.

"Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya," kata Alex kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (7/3).

Baca Juga:
Status Menteri Raja Juli dan Agus Gumiwang Berlanjut di Era Prabowo

Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
Pasal 3 Ayat (4) Perpres 98 mengatur pengurangan emisi GRK oleh sektor kehutanan sebagai penyimpan karbon dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan karbon bersih yang merujuk pada jumlah penyerapan emisi karbon yang jauh lebih banyak dari yang dilepaskannya).  

Program ini menggunakan empat strategi utama, yaitu menghindari deforestasi;konservasi dan pengelolaan hutan lestari;perlindungan dan restorasi lahan gambut;serta peningkatan serapan karbon. Menhut Raja Juli diketahui membawa sedikitnya 11 orang kader PSI jadi tim lembaga yang dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). 

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022, terdapat 5 bidang dalam susunan tim FOLU Net Sink 2030, di antaranya Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari;Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon;Bidang III Konservasi;Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut;dan Bidang V Instrumen dan Informasi.  

Merujuk lampiran Kepmenhut 32/2025 itu, Menhut Raja Juli menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim. Dia didampingi seorang wakil penanggung jawab. Kemudian terdapat 43 orang yang jadi bagian dari tim Operation Management Office Indonesia FOLU Net Sink 2030. Belasan orang di antaranya (25 persen) berlatar belakang politisi PSI. Mereka menempati berbagai posisi.  

Mencermati personel yang mengisi tim FOLU Net Sink 2030 dan sistem honorarium yang ditetapkan, Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Barat (Sumbar) itu menilai Menhut Raja Juli tidak sedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government). Seharusnya posisi tim diisi oleh pejabat struktural di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta akademisi, seperti FOLU Net Sink 2030 periode sebelumnya. 

Alex mendesak Raja Juli untuk mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dalam penetapan personel yang ditugaskan di tim FOLU Net Sink 2030 itu. Setidaknya membuka pertimbangan dan alasan penunjukan belasan kader PSI masuk dalam tim. Kalau tak berani terbuka, publik tentunya akan menilai keputusan Menhut Raja Juli ini tak lebih dari bagi-bagi kue kekuasaan pada kolega yang tentu saja berjarak dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. 

"Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud," tegas Alex. (Erwin)