Obsessionnews.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Jokowi turut menyaksikan dan menghadiri acara peluncuran di Istana Merdeka, Senin (24/2). Malahan, SBY dan Jokowi turut meneken tombol peluncuran bersama Prabowo.

Peresmian dilakukan melalui penandatanganan Undang-undang No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.

Baca Juga:
Hari Ini, Prabowo Luncurkan Danantara

"Pada siang hari ini, hari Senin 24 Februari 2025, saya Presiden RI meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia," kata Prabowo.

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin turut hadir dalam acara tersebut. Sejumlah menteri seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Mensesneg Prasetyo Hadi juga hadir. Begitu pula Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani.

Selain meneken UU BUMN dan Permen Nomor 10 Tahun 2025, Prabowo juga meneken Keputusan Presiden No 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia. Danantara nantinya bakal mengelola aset senilai 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp14,7 kuadriliun, dengan nilai investasi awal yang disiapkan mencapai 20 miliar dolar AS atau setara Rp326,61 triliun.

Baca Juga:
Segera Luncurkan Danantara, Prabowo Optimistis Indonesia Maju dengan Kecepatan Penuh

Danantara nantinya mengkonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN. Prabowo menilai, Danantara nantinya bukan sekadar mengelola investasi, tetapi menjadi instrumen pembangunan nasional yang mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam.

"Itulah sebabnya peluncuran Danantara memiliki arti penting. Danantara bukan sekadar badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia," kata Prabowo. (Erwin)