Obsessionnews.com - Kepuasan publik 80,9 persen dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran versi Litbang Kompas, hanya capaian semu karena belum membuktikan pemerintahan sudah berada dalam jalur yang benar. Pemerintah perlu membuktikan kinerja dalam mengurus persoalan-persoalan substantif dan prinsipil untuk memastikan tingginya kepuasan masyarakat.

Pengamat politik Ray Rangkuti menyebutkan, angka kepuasan 80,9 persen sudah cukup modal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk leyeh-leyeh hingga 5 tahun. Alasannya, angka tersebut bisa dicapai karena gelontoran bansos, makan bergizi gratis dan penyaluran tunjangan-tunjangan.

Baca Juga:
Sekjen Gerindra Optimistis Prabowo Berkantor di IKN 2028

"Jika hal ini dapat dipertahankan, bisa jadi hingga 5 tahun ke depan tingkat kepuasan akan selalu tinggi. Maka dengan begitu, isu-isu soal pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, reformasi institusi polisi, dan sebagainya, bukanlah isu-isu utama bangsa dan negara," kata Ray, di Jakarta, Sabtu (25/1).

"Isu-isu seperti ini dapat ditutupi dengan capaian-capain program populis seperti bansos, makan bergizi, tunjangan di sana-sini, dan sebagainya. Inti program ini hanya satu: kita memiliki ketahanan ekonomi untuk menopang seluruh program-program populis ini," tuturnya.

Baca Juga:
100 Hari Pemerintahan Prabowo: Menguatnya Militerisme dan Kembalinya Dwifungsi TNI

Menurut Ray, kepuasan publik 80,9 persen luput mengangkat isu-isu kebangsaan. Pola ini tak berbeda dengan yang terjadi pada dua periode pemerintahan Presiden Jokowi.

"Tentu saja pola ini tak begitu asing. Karena dikerjakan oleh tim yang selama ini  mendampingi Pak Jokowi. Tim ini lah juga yang dipilih pak Prabowo mendampingi dirinya," tuturnya.

Dirinya mengingatkan pula adanya visi Indonesia Emas 2045, yang mengharuskan isu-isu substantif dan prinsipil teratasi. Sebaliknya, pemerintahan Prabowo masih mengandalkan isu-isu populis dan mengapitalisasikannya dalam bentuk survei kepuasan.

Baca Juga:
100 Hari Pemerintahan Prabowo Capai Kepuasan Publik 80,9 Persen, Surya Paloh Senang

"Lalu, apakah kita akan sampai ke target Indonesia emas 2045? Jawabannya jauh dari harapan. Survey Litbang Kompas itu hanya memotret bagaimana kepuasan rakyat dicapai, bukan bagaimana mestinya mengelola Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045," ungkapnya.

Adanya program-program populis mengharuskan Prabowo menghemat belanja kementerian. Raya mengapresiasi langkah penghematan itu, namun belum cukup karena kementerian masih gemuk. Bahkan terdapat kementerian atau lembaga yang dianggap tidak memberi kinerja signifikan.  

Ray menilai, dibutuhkan pemangkasan kementerian dan lembaga-lembaga untuk memastikan penghematan berjalan efektif.

"Langkah lainnya perlu juga dilakukan seperti pemangkasan jumlah kementerian dan turunannya. Termasuk di dalamnya para pembantu juru bicara dan sejenisnya. Fungsi mereka sudah tidak terlalu relevan dan signifikan. Pola bagi bansos, makanan bergizi, tunjangan sana-sini, dan sebagainya jauh lebih efektif memelihara tingkat kepuasan dari pada jubelan juru bicara Istana," kata dia. (Erwin)