Obsessionnews.com - Ketua DPR Puan Maharani turut menyikapi kisruh yang terjadi di Kementerian Dikti. Dia menilai isu tersebut menjadi urusan internal yang perlu ditangani secara transparan dan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi Mendikti Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Puan mengatakan, DPR melalui Komisi X bakal menyikapi kisruh yang terjadi pada kementerian itu. Menteri Satryo, pada Senin (20/1), didemonstrasi oleh pegawai kementerian bahkan ada video yang meneriaki eks Dirjen Dikti untuk mundur ketika hendak meninggalkan kantor.

Baca Juga:
DPR Monitor Kisruh Menteri Satryo

"Terkait apakah dievaluasi atau tidak itu hak prerogatif presiden," kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).

Menteri Satryo dituding bertindak sewenang-wenang dengan memecat pegawai, bersikap arogan dengan melakukan kekerasan verbal dan fisik oleh para pegawai. Satryo menepis semua isu itu, begitu pula Kementerian Dikti.

Baca Juga:
Klarifikasi Aksi Protes Pegawai, Menteri Satryo: Memutasi Bukan Memecat

Aksi demonstrasi yang terjadi di Kementerian Dikti tersebar melalui media sosial (medsos). Di depan kantor kementerian terpasang spanduk bernada keras. Namun, pada hari ini, spanduk tersebut tak terpasang lagi, seiring langkah Satryo bertemu dengan para pegawai. Selain didemo pegawai, Satryo juga harus menjawab tuntutan dosen di lingkungan dikti yang berharap tunjangan kinerja cair.

Puan menyebut, situasi yang terjadi di Kemendikti harus ditangani dengan baik. DPR bakal mencermati perkembangan situasi itu.

"Kami dari DPR berharap semua hal yang terjai di kementerian itu bisa ditindaklanjuti secara transparan di internal," ujarnya. (Erwin)