Obsessionnews.com – Rencana pemerintah memberikan subsidi BBM khusus untuk kendaraan berpelat kuning termasuk angkutan umum, perlu dilakukan dengan kajian mendalam. Sekalipun strategis untuk mendukung transportasi publik, subsidi khusus kendaraan pelat kuning implementasinya harus tepat dan berdampak bagi masyarakat luas.

Anggota DPR RI Muh Harris memandang penting kajian komprehensif terhadap rencana itu. Pemerintah harus memastikan terlebih dulu dampak ekonomi, sosial dan lingkungan untuk memastikan peningkatan aksesibilitas transportasi publik.

Baca Juga:
Per 1 Oktober, Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Alami Penurunan

"Pemerintah harus memastikan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, terutama pengguna transportasi umum, sekaligus menekan biaya operasional transportasi agar tarifnya tetap terjangkau," kata Harris di Jakarta, Sabtu (30/11).

Anggota Fraksi PKS dari dapil Jateng I ini memberikan sejumlah catatan penting terkait kebijakan ini, di antaranya subsidi harus diarahkan hanya kepada pihak yang benar-benar berhak, yakni angkutan umum yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas.  

Baca Juga:
Pertamina Kembali Sebar 40 Titik Baru Penyalur BBM Satu Harga di Pelosok Indonesia

"Untuk mencegah penyalahgunaan, diperlukan sistem digitalisasi dan pendataan yang akurat dalam distribusi subsidi.  Subsidi diharapkan dapat menekan biaya operasional sehingga tarif transportasi umum tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.

Harris menyadari Implementasi kebijakan ini membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah, DPR, dan operator transportasi.  Dirinya meminta kebijakan ini tepat sasaran dan transparan.

“Kami ingin memastikan subsidi ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari upaya strategis membangun sistem transportasi umum yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tegasnya. (Erwin)