Obsessionnews.com - Kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumbar, membuka mata kita semua bahwa konflik kepentingan penegak hukum dengan tambang ilegal belum berakhir. Kabag Ops Polres Solok Selatan Dadan Iskandar gelap mata, kesal karena pelaku tambang ilegal yang dibekingi ditangkap, dia nekat menembak rekan Kasatreskrim AKP Ryanto Ulil Anshar hingga tewas.

Pemerintah melalui Menko Polkam Budi Gunawan (BG) memastikan pelaku penembakan bakal disanksi berat. Selain dipecat dari kesatuan, Dadan diancam jerat pasal berlapis, tak hanya pembunuhan. Namun, BG tidak membeberkan langkah ke depan untuk memastikan penegak hukumn bersikap profesional.

Baca Juga:
Kabag Ops Polres Solok Selatan Tembak Kasatreskrim, Kapolri: Tindak Tegas!

“Kami ikut belasungkawa terhadap Kompol Anumerta Ulil,” kata BG di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (25/11).

Kasus polisi membekingi mafia bukan barang baru di negeri ini. Kasus Labora Sitorus misalnya, polisi berpangkat Aiptu memiliki rekening gendut hingga Rp1,5 triliun hasil membekingi BBM ilegal bahkan ikut bermain dalam pembalakan liar di Papua Barat.

Baca Juga:
Kasatreskrim Solok Selatan Tewas Ditembak Kabag Ops, DPR Minta Bongkar Beking Tambang Ilegal

Ada pula kasus Briptu HSB di Kaltara yang mengelola tambang emas ilegal. Dua kasus tersebut hanya secuil dari deret panjang kasus-kasus aparat yang melindungi pelaku kejahatan, bahkan ikut menjadi pemain dalam operasi gelap.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris turut menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di Indonesia yang berdampak negatif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Hal itu pula yang terlihat dalam kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. 

Kejadian yang diduga terkait dengan perlindungan terhadap pengelolaan tambang ilegal galian C di wilayah tersebut, membuktikan adanya konflik internal di kalangan penegak hukum. 

“Kasus ini menunjukkan adanya konflik internal dalam penegakan hukum tambang ilegal. Keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas ilegal seperti ini tidak dapat ditoleransi dan harus diusut tuntas,” kata Haris.

Dia meminta aparat mengusut tuntas semua kasus tambang ilegal, termasuk mengungkap keterlibatan oknum yang membekingi kegiatan tersebut. Jangan sampai kasus membekingi tetap berlanjut hanya berganti kelompok yang melindungi.

“Tambang ilegal telah menjadi masalah serius yang merusak lingkungan, merugikan negara dari sisi pendapatan, dan memicu konflik sosial di masyarakat. Lebih parahnya, sering ditemukan adanya oknum yang membekingi aktivitas ini, sehingga proses penegakan hukum menjadi sulit,” katanya. (Erwin)