Obsessionnews.com - Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki postur gemuk bisa bergerak lincah. Kuncinya, fokus pada tupoksi masing-masing.

Peneliti BRIN Wasisto Raharjo Jati menyebutkan, dipecahnya kementerian memiliki dampak positif karena lebih terfokus. Misalnya, urusan perumahan, kehutanan, tata ruang, dan lainnya, kini memiliki kanal khusus setelah dipecah dari kementerian induk.

"Mungkin itu sisi baiknya," kata Wasis, ketika hadir di Kantor OMG, Jakarta, Kamis (31/1), mengisi program "Oh My God" yang bakal tayang melalui kanal Youtube TV OMG News.

Baca Juga:
Dagdigdug Kabinet Gemuk

Wasis mengakui, Kabinet Merah Putih yang memiliki 48 kementerian menjadi yang terbesar dalam sejarah berdirinya Republik. Terbesar kedua setelah Kabinet Dwikora yang disempurnakan, jelang berakhirnya pemerintahan Bung Karno.

"Terbesar kedua setelah Kabinet Dwikora. Itu kan totalnya 132. Kalau (Kabinet Merah Putih) ini kan 109. Tapi kalau digabung sama utusan, sama badan-badan itu 123. Jadi memang ini yang terbesar kedua sepanjang sejarah kabinet di Indonesia," urainya.

Menurutnya, sebelum kementerian dipecah pelaksanaan program berjalan parsial. Setelah dipecah, diharapkan para menteri bisa menguasai persoalan dan melaksanakan program dengan cepat.

Baca Juga:
Kabinet Merah Putih: Golkar Menteri Terbanyak, Gerindra Wamen Terbanyak

"Dulunya, mungkin, yang kita lihat ketika semua masalah digabungkan dalam satu kementerian mungkin ada yang parsial penyelesaiannya," ujarnya.

Sekalipun begitu, kabinet gemuk bisa mengalami hambatan. Sedikitnya ada tiga persoalan yang bisa dipetakan. Pertama migrasi pegawai yang butuh waktu. "Kementerian dipecah itu banyak pegawai yang pindah. Entah yang tiba-tiba untuk jadi dirjen misalnya, atau jadi direktur," tuturnya.

Baca Juga:
Gembleng Menteri, Prabowo Tolak Disebut Militeristik

"Jadi migrasi (pegawai) seperti ini memang menjadi masalah yang selalu muncul ketika ada perubahan kabinet," tambahnya.

Persoalan kedua, pembengkakan anggaran karena harus belanja barang dan jasa. Kementerian baru butuh kantor dan perangkat. Sedangkan persoalan ketiga penyesuaian kewenangan agar berjalan sinkron.

"Dalam 100 hari pertama ini perlu dirumuskan,"bebernya.

Selain berbicara prospek kinerja kabinet ke depan, Wasis juga menyinggung kualitas demokrasi kita sekarang ini. Tak ketinggalan karakter parpol yang semakin transaksional. Nantikan tayangan lengkap Program "Oh My God" di sini. (Erwin)