Obsessionnews.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mempresentasikan program 100 hari kerjanya dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang digelar Senin (28/10/2024) di Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Rini menekankan tiga fokus utama yang akan dikerjakan untuk meningkatkan reformasi birokrasi di Indonesia. Mulai dari pembentukan dan penataan organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih, pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kabinet Merah Putih 2025-2029, serta penataan tenaga non-ASN.

“Kami telah menyusun langkah-langkah penataan kelembagaan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029, targetnya pada Desember 2024 Kementerian PANRB sudah menyelesaikan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) seluruh kementerian/lembaga,” ujar Rini. 

Baca Juga:
Menteri PANRB: Berkat Komitmen yang Kuat, Selama 10 Tahun Capaian SAKIP Alami Peningkatan Nilai

Sementara itu, adapun terkait dengan pengisian jabatan ASN di kementrian, Rini menyampaikan bahwa nanti mekanismenya adalah pengalihan jabatan dan SDM, sehingga bisa dipastikan tidak memengaruhi dan mengurangi layanan kepada masyarakat, ataupun merugikan bagi para pegawai.

Fokus terakhir, yaitu mengenai penataan tenaga non-ASN, terutama terkait database Badan Kepegawaian Negara (BKN), sesuai amanat UU 20/2023 tentang ASN. Rini menegaskan pentingnya menghindari PHK massal dan pembengkakan anggaran, serta penataan ini akan dilakukan melalui mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kami sangat berharap dukungan dari segenap Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk keberhasilan pencapaian program kerja kami guna mencapai agenda pembangunan 2025-2029,” ujar sang menteri.

Baca Juga:
Menteri PANRB Resmi Luncurkan Buku “Anti Mainstream Bureaucracy”

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan komitmennya untuk bermitra dengan Kementerian PANRB dalam menghadirkan solusi cepat dan tepat untuk reformasi birokrasi, manajemen kepegawaian, dan pelayanan publik.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Rini Widyantini optimis bahwa Kementerian PANRB akan mampu mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih efektif dan efisien, demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.(Isti)