Obsessionnews.com – Tiga partai di parlemen yakni PDIP, Nasdem dan PKS tak memiliki perwakilan di kabinet. Gabungan ketiganya cukup memberi daya gedor sebagai sparring partner untuk pemerintah. Mungkinkah ketiganya beroposisi pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto?

PDIP memiliki 110 kursi di parlemen disusul Nasdem (69) dan PKS (53) gabungan ketiganya kalau terhimpun dalam satu barisan oposisi yang kokoh sebesar 232,40 persen. Sedangkan partai-partai pendukung pemerintah di DPR terdiri atas Golkar (102), Gerindra (86), PKB (68), PAN (48) dan Demokrat (44) kalau ditotal kekuatannya mencapai 348 persen.

Baca juga:Tanpa Eksistensi Oposisi, Pertemuan Prabowo-Mega Tak Seasyik Anggapan Puan

Prabowo pada Senin (21/10) pagi telah melantik total 109 anggota kabinet yang terdiri atas menteri dan kepala lembaga sebanyak 53 orang dan 56 wakil menteri. Dengan begitu, Kabinet Merah Putih sudah resmi mulai bekerja.

Bagi pemerintah ketiadaan oposisi memberi keuntungan dalam melaksanakan program. Celakanya, tanpa oposisi program yang dilaksanakan bisa berjalan tanpa perencanan dan pengawasan kuat. Atas dasar ini, demokrasi membutuhkan oposisi sebagai penyeimbang.

Baca juga: Inilah Perubahan yang Bisa Dilakukan Oposisi

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan PDIP, Nasdem dan PKS masih sebatas potensi menjadi oposisi. Sikap dan gerak-gerik mereka masih perlu dipantau dalam beberapa waktu ke depan. “Meskipun ketiganya tidak dengan tegas mengatakan oposisi tetapi tak mudah mereka berkoalisi dengan pemerintah tanpa keterwakilan kader di kabinet,” kata Lucius pagi tadi.

Baca juga: Tolak Masuk Kabinet Prabowo, Nasdem Tahu Diri

Keberadaan oposisi, kata Lucius, tak diragukan lagi manfaatnya. Dia menilai, kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2019-2024 sudah memberi gambaran besar betapa rapuhnya demokrasi tanpa kehadiran oposisi yang kuat di parlemen. Kebijakan kontroversial seperti UU Ciptaker dan RUU KPK mulus diketok.

Baca juga: PKS, Oposisi atau Gabung Prabowo-Gibran? 

Secara terpisah, Profesor Riset BRIN Lili Romli mengatakan, kabinet Prabowo yang gemoy tidak menjamin pemerintah bisa bergerak luwes melaksanakan program-program. Dia menilai, kabinet gemuk yang dibentuk Prabowo sebatas bagi-bagi kekuasaan tidak berorientasi pada program.

Prabowo dalam pidato perdana selepas dilantik di MPR pada Minggu (20/1) mengingatkan pentingnya persatuan. Dia juga mengingatkan kekuasaan yang sejati merupakan milik rakyat.

“Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat,” kata Prabowo. (Erwin)