Oleh: Abdul Rohman Sukardi, Aktivis 98, Mntan Aktivis Koperasi Mahasiswa

“Tadi saya dapat tugas dari Bapak Presiden Prabowo. Ditunjuk membantu beliau menjadi Wakil Menteri Transmigrasi”

Begitu kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi. Usai dipanggil ke Jl. Kertanegara, rumah Prabowo Subianto. Tanggal 15 Oktober 2024 lalu.

Pernyataan calon Wakil Menteri (Wamen) itu indikasi transmigrasi dikembalikan pada kementerian tersendiri. Tidak dikelola direktorat kementerian tertentu.

Transmigrasi dikelola lebih serius. Sebagaimana pemerintah Orde Baru dahulu.

Pendaftar calon transmigran hingga 2023 sebanyak 5.701 KK. Potesi penempatan sebanyak 9.473 KK. Akan tetapi realisasinya hanya 200 KK per tahun. Itu butuh waktu 28 tahun. Hanya untuk menangani para pendaftar saat ini saja. Begitu kata Doktor Sri Wahyuni.

Anggaran transmigrasi memang turun terus. Tahun 2015 tersisa 1.7 T. Setara penempatan 3.568 KK. Tahun 2023 hanya dianggarkan 248 M. Setara 193 KK. Tahun 2024 dianggarkan 194 M. Setara 119 KK. Doktor Sri melanjutkan informasinya.

Doktor Sri Wahyuni adalah anak transmigran. Kemudian menjadi pakar transmigrasi.

Keluarganya berasal dari Desa Gadungan Wates Kediri. Tahun 1982 ikut program transmigrasi. Ditempatkan di unit S, Desa Waelo. Kecamatan Waelo Kabupaten Buru. Provinsi Maluku.

Karier akademiknya meliuk-liuk. Ia kembai ke Jawa untuk studi D3 Peternakan IPB. Dari nun jauh Pulau Buru. Tempat sastrawan terkenal, Pramodya Ananta Tour, diasingkan.

S1 Doktor Sriwahyuni di Ekonomi Keuangan Malang. S2: Teknologi pertanian IPB. S3: Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB.

Perpaduan antara pengalaman sebagai transmigran dan bekal akademiknya itu. Dr. Sri selalu menggebu-gebu ketika bicara transmigrasi. Ia terobsesi memajukan transmigrasi. Ia sendiri memiliki gagasan “transmigran milenial”.

Data Doktor Sri bisa kita telaah. Jika 9.473 KK itu terselesaikan. Apalagi setiap tahun bertambah. Maka akan bisa menambah lahan pertanian. Sebagai kompensasi berkurangnya lahan pertanian di Jawa. Minimal 9.473 ha hingga 18.946 ha. Rata-rata transmigran memperoleh 2 H lahan.

Dengan dikembalikannya status menjadi kementerian. Tidak mungkin program transmigrasi hanya akan dikelola dengan anggaran 194 M pertahun.

Pengembalian itu bukti komitmen Presiden Prabowo memajukan transmigrasi. Bukan saja untuk pemerataan penduduk. Melainkan kaderisasi petani pejuang-pejuang pangan.

Jika kita mengamati data-data itu. Ditambah informasi lapangan dari berbagai reportase chanel youtube. Optimalisasi transmigrasi bisa dibagi dalam dua agenda besar.

Pertama, optimalisasi kawasan transmigran yang sudah ada. Kedua, membuka lahan dan penempatan transmigran baru.

Sisa problem transmigran lama adalah daya dukung infrastruktur kesiapan lahan untuk bertani. Banyak kawasan transmigran tidak memiliki saluran irigasi memadai. Tidak bisa menghindari genangan air ketika rob tiba.

Pembangunan tanggul penahan rob tidak bisa dilakukan petani. Pemerintah harus hadir.

Problem kedua, sarana dan prasaran pertanian. Termasuk kesediaan bibit untuk tanaman semusim. Maupun tanaman jangka panjang.

Problem berikutnya aksesibitas ke pusat-pusat perdagangan. Untuk memasarkan hasil maupun pengadaan peralatan dan kebutuhan pertanian.

Selebihnya merupakan masalah inovasi pengembangan usaha sesuai karakter dan potensi daerah setempat. Termasuk perlunya koperasi pada setiap Satuan Pemukiman (SP) sebagai institusi bisnis bersama.

Daya dukung fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah dan fasilitas kesehatan serta pusat keagamaan juga sangat diperlukan.

Sedangkan problem penempatan transmigran baru, sebagaimana dibahas di atas adalah soal kecepatan.

Penyelesaian permintaan penempatan transmigrasi yang sedang menumpuk. Dan terus akan bertambah. Harus segera diselesaikan.

Mampukah menteri dan wakil menteri kabinet yang baru segera menyelesaian problem itu? Tentu kita akan segera lihat bersama. Termasuk program 100 hari-nya kabinet ini.

Keberhasilan program transmigrasi, termasuk bagian dari wajah keberhasilan Presiden Prabowo. Tentu akan mendapat perhatian lebih.

Jakarta, 17 Oktober 2024