Obsessionnews.com – Selama 32 tahun Orde Baru bercokol di Indonesia boleh saja dilihat dalam perspektif hitam putih. Namun, suka atau tidak, stabilitas pemerintahan masa Presiden Soeharto justru dibutuhkan untuk menjamin kemajuan Indonesia.

Politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai, Indonesia butuh kepemimpinan tegas seperti yang dicontohkan oleh Pak Harto. Pembangunan terarah melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Bila dibanding Orde Lama, Pak Harto produktif dalam urusan pembangunan.

Baca juga:Ridwan Hisjam Bicara Eksplorasi Geologi dan Urgensi Amendemen Konstitusi

“Di jaman Pak Harto tertib. Tertip sampai Pak Harto mengundurkan diri. Bukan mengundurkan diri, Pak Harto itu berhenti,” kata Ridwan Hasjim, dalam tayangan program podcast “Oh My God” bertajuk  Kontroversi Ekspor Pasir Laut, Sistem Demokrasi Indonesia Makin Maju? yang tayang dalam Kanal Youtube TV OMG News, Jumat (11/10).

Menurut Ridwan Hisjam, politik Indonesia terlalu liberal. Padahal, dalam perjalanannya, Orde Lama tidak efektif melakukan pembangunan karena sistem politiknya terlalu terbuka. Orde Baru, terlepas dari segala kontroversinya, bisa membangun stabilitas sehingga pemerintahan bisa berjalan lancar.

Pada masa reformasi, lanjut Ridwan Hisjam, politik Indonesia masih mengalami euforia runtuhnya Orde Baru dengan sistem politik liberal hasil amendemen ke-4 konstitusi tahun 2002. “Kita masih euforia ya, harus berhenti,” ujarnya.

Baca juga: Ridwan Hisjam Kritik Syarat 30% Dukungan untuk Calon Ketum Golkar

Ridwan Hisjam mengalami masa transisi karena menjadi anggota DPR pada 1997 berlanjut hingga awal reformasi, atau masa genting (1999-2004). Periode 1999-2004 dianggap menjadi masa terbaik DPR karena produktif dalam urusan legislasi dan mampu menjadi pengawas kinerja pemerintah yang militan.

Celakanya, semakin ke sini, kinerja DPR yang ditopang partai-partai malah melempem. Bahkan terkesan transaksional atau saling sandera. Ridwan Hisjam menilai, perlu ada perbaikan total untuk membenahinya. Dia mendukung amendemen ke-5 dengan mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli.

“Itu ada suara di masyarakat sekarang, karena mereka menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sehingga pembangunan ini bisa makin baik. Kita akan memasuki Indonesia Emas di tahun 2045, tetapi kalau sekarang kita masih saling menghujat, saling menyalah-nyalahkan begitu. Ya, kapan kita mau maju? Kan ini harus berhenti semuanya,” tuturnya.

Dia menganggap amendemen ke-5 sudah urgen. MPR periode 2024-2029 diharapkan sudah mulai memikirkannya. “Sudah 25 tahun reformasi ini apakah kita terus-teruskan Undang-Undang Dasar 1945 yang tahun 2002 ini,” ujarnya.

Dirinya menganggap sistem presidensial sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi harus diperkuat. Namun pada praktiknya, Indonesia malah menjadi semi-parlementer karena adanya parpol-parpol. “Zaman Pak Harto, mana ada partai politik mengatur-atur,” tuturnya.

“Kalau sistem presidensil, jadi semua dikendalikan oleh presiden. Politik itu kerjanya di parlemen bukan di eksekutif,” kata Ridwan yang mendukung pembentukan zaken kabinet. (Erwin)