Obsessionnews.com – Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim siap menjewer anggota yang tak netral menjelang pilkada serentak. Pelaksanaan pilkada sudah memasuki tahap kampanye hingga pencoblosan pada 27 November 2024.

Jenderal Karim mengakui netralitas anggota masih menjadi isu penting dalam kontestasi termasuk pilkada. Dirinya memastikan bakal menindak tegas anggota tak netral.

Baca juga: Bawaslu: Netralitas ASN Salah Satu Isu Paling Rawan di Pilkada 2024

“Untuk itu kami akan tindak tegas apabila menemukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam pilkada,” kata Kadiv Propam di Jakarta, Jumat (27/9).

Seluruh aparatur Polri, lanjut Karim, harus diingatkan secara terus-menerus persoalan netralitas selain memastikan setiap anggota Polri yang ikut dalam pilkada harus benar-benar sudah keluar dari instansi.

Baca juga: Pilkada Masuk Masa Kampanye, Kapolri Antisipasi Gesekan Imbas Knalpot Brong

Irjen Abdul Karim mengatakan bahwa sudah jelas kebijakan pimpinan, bawah Polri harus netral dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya.

“Terkait pilkada, kami memang secara fokus lebih kepada masalah netralitas anggota,” tuturnya.

Dikatakan, Divpropam Polri telah menggelar rapat koordinasi (rakor) tingkat nasional untuk menentukan langkah strategis anggota dalam rangka menyamakan persepsi.

Baca juga: Netralitas Penyelanggara dan Aparat Negara Titik Krusial Pilkada

Pada rakor tersebut lanjut Irjen Abdul Karim, selain membahas terkait isu netralitas, Propam Polri juga membahas isu lain yang menyangkut penegakan hukum.

Dia menjelaskan bahwa Polri selalu terbuka atas usulan dan masukan dari masyarakat terlebih melalui media sosial sesuai dengan perkembangan zaman.

“Menyangkut masalah penegakan hukum secara internal, tentunya, kedisiplinan anggota, dan penerapan kode etik. Jadi bagaimana memitigasi setiap kasus di tubuh Polri,” katanya.

Dirinya memastikan, Propam Polri betul-betul mengawal dalam menegakkan kasus secara objektif dan masalah-masalah yang terjadi di wilayah, yang menyangkut anggota juga harus tegas dan transparan.

“Kami juga menerima semua koreksi dari masyarakat, masukan-masukan atau sampai hujatan-hujatan masyarakat itu harus siap sebagai Propam. Karena dengan adanya hal seperti ini, maka akan memperbaiki organisasi,” ujarnya. (Antara/Erwin)