Oleh: Ida N Kusdianti, Aktivis Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), Sekjen Forum Tanah Air (FTA)

Protes dan pernyataan dilakukan oleh banyak pihak termasuk para aktivis bahwa Jokowi dan kroninya sedang membuka karpet merah untuk koloni China tidak bisa terbantahkan. Tumpukan fakta di depan mata dianggap sampah oleh penguasa tiran. Fakta berupa video-video berkumpulnya WNA China di Pantai Indah Kapuk (PIK) sudah banyak menyebar di masyarakat, bahkan penyelundupan narkoba juga sudah terbukti terjadi di PIK. Dikuasainya pesisir oleh etnis Tionghoa saat ini tidak lain untuk memudahkan masuknya WNA gelap ke Republik ini karena dunia juga tahu bahwa China mempunyai masalah besar berkaitan dengan kepadatan penduduk.

Oleh karena itu Presiden terpilih Prabowo Subianto yang selalu menggunakan jargon “Mengembalikan Kedaulatan Rakyat” harus buktikan dengan menghentikan proyek PIK 2 yang sarat dengan manipulasi dan intimidasi terhadap para pemilik lahan yang dipaksa melalui tangan tangan kekuasaan dari level gubernur, bupati, camat, kepala desa sampai RT.

Penurunan NJOP di wilayah Tangerang agar tanah dibeli dengan harga murah adalah tindakan pidana yang juga merugikan negara karena menurunkan nilai pajak.

Kekuatan oligarki hari ini harus dilawan, bagi rakyat merasa sangat sulit karena adanya intimidasi ke pemilik lahan tetapi bagi seorang penguasa cukup dengan selembar kertas yang dibubuhi tanda tangan.

Untuk pemerintahan berikutnya bersediakah Prabowo Subianto pasang badan untuk masa depan rakyat pribumi yang semakin hari semakin terjepit dan semakin termarginalkan?

Penggusuran, perampasan dan penguasaan lahan rakyat oleh pengusaha yang di-ACC Pemerintahan Jokowi dinilai lebih kejam dan lebih parah dari zaman penjajahan kolonial.

Aturan negara ditabrak, konstitusi dirombak, UUD dipreteli diganti semaunya seolah negeri ini milik sendiri.

Harus diketahui, dari Ujung Kulon, Anyer, Merak, Cilegon, masuk ke Serang timur, Serang Barat, hingga Tangerang, lahan pribumi hanya tinggal beberapa hektar, sampai-sampai pantai saja sudah dibuat batas dan kavling oleh siapa? Oleh siapa lagi jika bukan pengusaha/pengembang yang ada di lingkaran 9 Naga.

Rakyat tak diberi ruang walaupun hanya untuk mempertahankan satu pohon cengkeh atau satu meter irigasi.

Tidak ada pilihan buat Presiden terpilih menunjukkan jiwa kesatria, menunjukkan keberpihakan kepada rakyat atas cengkraman Oligarki yang sudah terang-terangan menancapkan bendera penggusuran terhadap pribumi, kalau ini terus dibiarkan dipastikan konflik horisontal akan meledak. Bahkan menurut Profesor Salim Said, Indonesia apabila terjadi konflik horisontal akan lebih dahsyat dari konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Hentikan PIK 2 secepatnya atau biarkan terjadi revolusi sosial? Selembar kertas dari Presiden terpilih untuk menghentikan proyek koloni berkedok PSN lebih berharga daripada harus ada pertumpahan darah karena arogansi sekelompok elite yang rakus untuk mendominasi seluruh kekayaan alam bumi Pertiwi. []