Oleh: Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes,  Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen

Terwelu …? Ya, terwelu, artinya terlalu. Ini termasuk “logika terbalik-balik ala Srimulat” sebagaimana diksi “nebeng”-nya Kaesang Pangarep (KP), Erina Gudono (EG), Nadya Sofia Gudono (NSG, kakak ipar KP) dan Menur Aliza Prameswari (MAP, staf/adc dari KP dan EG) dalam pesawat Gulstream G650ER N588SE milik pengusaha SEA Limited (Shopee, Garena, FreeFire) Gung Ye (GY) asal Singapura yang jelas-jelas memiliki trading in influence dengan pejabat negara Gibran Rakabuming Raka (GRR, kakak kandung) bahkan Presiden Joko Widodo (JW) dengan berbagai bisnisnya di Solo dan Jakarta.

Jadi tulisan ini sementara tidak membahas dulu soal gratifikasi pesawat si KP dan rombongannya (4 orang) yang sebenarnya sudah sangat cetho welo welo (bahasa dalam putusan MK No 60 & No. 70 lalu), juga sementara tidak membahas akun Kaskus Fufufafa yang sangat kasar, kotor, porno, bahkan kampungan, di mana setali-tiga-uang sudah sangat terang benderang 99,9% milik GRR (sama seperti Chilli_Pari, Raka Gnarly, @rkgbrn itu). Maka dalam YouTube ILC saya usulkan agar diperiksa otaknya dulu menggunakan brain CT scanner untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dari sosok yang berbahaya jiwanya.

Pemeriksaan otak seseorang menggunakan brain CT scanner ini berguna untuk membantu dokter dalam memastikan adanya cedera atau luka di kepala serta penyakit yang menyerang otak, seperti tumor atau kanker otak, herniasi otak, sinusitis, dan hidrosefalus. Hal ini termasuk bilamana ada seseorang yang memiliki “penyakit” addicted (ketagihan) terhadap hal-hal yang berbau pornografi serta sering berceloteh diksi yang kotor alias cenderung hate-speech sebagaimana yang dilakukan oleh akun Kaskus Fufufafa itu. Penyakit ini akan terdeteksi dengan bentuk otak yang mengerut terutama bagian depan dalam hasil pemeriksaan nantinya.

Kali ini kita akan bahas terwelu lainnya, alias hal yang sangat keterlaluan lainnya, di mana terjadi lagi-lagi kebocoran data pribadi masyarakat seperri yang sudah berulang kali terjadi di rezim ini. Jelasnya apa yang dipublikasikan di X (Twitter) sebagai “Peringatan Kebocoran Data” dari FalconFeeds.io di mana ada anggota Breach Forum (forum kebocoran data) mengklaim telah membocorkan data dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak), otoritas pajak resmi Indonesia, memang heboh dan jadi trending baru (selain Fufufafa-nya GRR dan gratifikasi jet pribadi KPP dan EG di atas) karena termasuk data pribadi dari Presiden dan keluarganya, bahkan secara khusus Anonymous juga mengupas data pribadi dari Menkominfo Budi Arie Setiadi (BAS).

Data yang bocor tersebut dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), alamat rumah, alamat e-mail, nomor telepon, dan tanggal lahir yang sangat detail. Hal ini selain menunjukkan bahwa sistem sekuriti DJP berbahaya untuk masyarakat, juga berarti kerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selaku advisor dan supervisor keamanannya, Apalagi Kemkominfo sangat buruk dalam menjalankan tupoksi kerjanya selaku kementerian dalam bidang infrastuktur komunikasi dan informatika, bukan sekadar jadi juru bicara Presiden apalagi anak-anaknya.

Hal terakhir (soal Menkominfo seolah-olah malah menjadi corong bicara keluarga Presiden) ini jelas sudah sangat menyimpang dari Tupoksi aslinya di atas. Apakah BAS tidak pernah membaca bahwa kementeriannya bukan lagi seperti tugas Departemen Penerangan (Deppen) era Orde Baru dulu? Kalau waktu itu memang tugas Deppen adalah selaku public relations (PR) dari negara, sebagaimana USIS (United State Information Services) di Amerika, itu pun harusnya hanya negara yang dibela, bukan Presiden apalagi keluarganya. Bahkan sekarang sudah ada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang kemarin viral akibat usulan konyolnya soal “Dorr Stop Interview” palsu JW di Istana.

Oleh karena ini sudah kesekian kalinya kinerja BSSN dan Kemkominfo sangat di bawah standar dan justru membahayakan data-data pribadi (alias pelanggaran UU Perlindungan Data Pribadi No. 27/2022), maka sudah seharusnya Kepala BSSN apalagi Menkominfo mendapatkan sanksi keras dan tegas dari Presiden (atau masyarakat ?). Bisa dibayangkan kalau data-data Presiden di DJP saja bisa bocor, apalagi data data milik masyarakat biasa. Efek negatif yang terjadi adalah akan banyak nanti rakyat yang terjerat pinjol (pinjaman online) bahkan judol (judi online) karena mereka bisa didaftarkan secara ilegal akibat nama, no HP dan NIK-nya sudah tersebar ke mana mana, sangat berbahaya sekali.

Apalagi kalau kita ingat tragedi alias kejadian luar biasa yang sangat memalukan saat bobolnya PDN (Pusat Data Nasional) beberapa waktu lalu, di mana hal yang lagi lagi sangat konyol tersebut seharusnya tidak perlu terjadi karena sudah jelas ada rencana PDN di 4 lokasi (Cikarang, Batam, Balikpapan dan Labuan Bajo). Namun mendadak karena tujuan tertentu yang sangat tidak biss dipertanggungjawabkan malah membuat lagi PDNs (sementara) di Serpong dan Surabaya yang hanya menyewa dari Indosat dan Telkom sigma sangat mahal (Rp800 miliar) dan itu pun dengan mudah dibobol hacker.

Sampai sekarang pun pertanggungjawaban soal bobolnya PDNs itu sampai sekarang tidak ada sama sekali, meski tagar #KartuMerahkanBudiArie yang dibuat oleh SafeNet sempat jadi trending topic juga di masyarakat. Presiden JW lucunya malah memberikan hadiah Bintang Mahaputera Adipradana kepada BAS selaku Menkominfo, aneh. Oleh karena itu wajar juga kalau Netizen +62 malah mengambil kesimpulan bahwa “kebocoran PDNs” jangan-jangan memang ada skenario untuk menghapus data-data rahasia negara, termasuk hasil Pemilu 2024. Modus ini terasa sangat mirip dengan ulah akun Fufufafa yang menghapus 2.100 dari sekitar 5.000 postingannya di Kaskus untuk menghilangkan jejaknya. Alhamdulillah “maha benar Netizen dengan segala cuitannya” termasuk upaya gercepnya untuk menyimpan screenshot ulah si Fufufafa tersebut

Kesimpulannya, ini sudah tidak bisa ditolelir lagi. Enough is enough, sudah sangat wajar seharusnya Menkominfo BAS mundur atau dimundurkan karena sangat tidak cakap dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sempat juga diusulkan pergantian namanya menjadi MenkomOmDo (Menteri Komunikasi Omong Doank) karena hanya bisa berkata kata tanpa bisa membuktikan kebenaran dan kinerjanya. Kondisi sekarang memang sudah benar-benar sangat berbahaya bagi masyarakat terutama di Era Industry 4.0 bahkan Society 5.0 mendatang karena semuanya bersifat IoT (Internet of Things) alias Teknologi Informasi atau Internet digunakan dalam semua lini, termasuk kehidupan pribadi. At last but not least, masih bisa dibela apalagi ini Muni ? … Ambyar …

Bandung, 19 September 2024