Oleh: Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Di atas kertas hitungan awam penerimaan negara Indonesia antara tahun 2012 sampai tahun 2024 tampak hebat. Bayangkan penerimaan negara naik dari Rp. 1.300 triliun pada pada tahun 2012 menjadi Rp. 2.800 triliun pada tahun 2024. Naiknya terkesan banyak banget yakni Rp. 1.500 triliun atau Rp.125 triliun rata rata setiap tahun.

Semua orang terkesima, Menteri Keuangan Indonesia tampak hebat, bisa menaikkan penerimaan negara seratusan triliun setahun. Sumber daya alam dikeruk, pajak dikeruk, semua diabdikan dalam rangka menaikkan pendapatan negara.

Tanah, hutan, gunung dan laut, dijadikan konsesi untuk mengeruk apa saja mineral dan hasil bumi Indonesia menjadi tambang minyak dan gas, kebun sawit, tambang batubara, tambang mineral, dan konsesi perikanan dan kelautan, seluruhnya, setiap jengkalnya telah diberikan kepada investor. Harapan utamanya adalah uang negara makin banyak.

Hasil tambang, hasil hutan, hasil kebun, hasil laut diekspor sebanyak banyaknya untuk mengejar devisa, untuk memperoleh pajak, memperoleh royalti, dan mendapatkan bagi hasil. Sementara yang dijual di dalam negeri dipajaki secara intensif dan ekatensif. Pokoknya APBN Indonesia telah terisi dengan pundi pundi rupiah hasil berburu dolar, hasil mengangkut kekayaan alam Indonesia ke pasar ekspor.

Tapi, tampaknya Indonesia dalam 12 tahun itu tidak beruntung. Pendapatan negara jika dihitung dalam dolar AS hasilnya cuma secuil saja. Pada tahun 2012 pendapatan negara sebesar 164 miliar dolar dan sekarang tahun 2024 pendapatan negara 175 miliar dolar. Pendapatan negara hanya naik sebesar 11 miliar dolar dalam 12 tahun atau hanya naik kurang dari satu miliar dolar setahun. Wadoh maakkk!

Apa yang dapat dibeli dengan tambahan uang kurang dari 1 miliar dolar untuk negara dengan luas wilayah terluas di dunia alias hampir sepertiga permukaan dunia sekarang yang dari ujung ke ujung ditempuh selama 8-9 jam penerbangan langsung. Ini adalah nilai yang sangat kecil. Bagaimana membagi kenaikan pendapatan negara kepada 270 juta penduduk Indonesia?

Kata Jeffrey Winters pertubuhan ekonomi Indonesia hanya cukup untuk dibagikan kepada segelintir oligarki. Itu pertumbuhan ekonomi, itu pertumbuhan GDP. Sementara rasio pendapatan negara terhadap GDP anjlok dalam 3 dekade terakhir atau pendapatan negara terhadap GDP melorot. Turun seperti terguling dari puncak gunung rinjani sampai ke laut.

Lalu bagaimana pertumbuhan penerimaan negara yang cuma seupil ini jika dibagikan kepada rakyat? Kalau dibagikan dalam bentuk rupiah adalah sebesar butiran pasir diperoleh masing masing rakyat Indonesia. Tapi kalau dibagikan dalam dolar maka setiap orang dapat debu atau asapnya.

Semoga ke depan masih ada harapan rakyat Indonesia tidak sedih, negara kita kaya, banyak pangan, banyak tanaman rempah,.hewan ternak, susu, telur dan madu. Semua itu dapat dibagikan kepada rakyat sehingga menjadi manusia otot kawat tulang besi. Kuat mikir, kuat kerja, kuat sedekah. Aamiin. []