Obsessionnews.com - PDIP tidak mau menganggap serius permintaan maaf yang disampaikan Presiden Jokowi. Alasannya, Jokowi telah meninggalkan daya rusak luar biasa untuk urusan penguatan demokrasi, maupun kesejahteraan masyarakat. Jubir PDIP Chico Hakim mengatakan tindakan dan kebijakan-kebijakan yang ditinggalkan Presiden Jokowi sulit untuk diperbaiki. Misalnya, bagaimana hukum digunakan secara sepihak hanya untuk melanggengkan putranya Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep berkontestasi. Baca juga: Maaf Jokowi Biar Sejarah yang Putuskan "Kami tak ingin menghiraukan atau menanggapi serius permintaan maaf tersebut karena kerusakan yang diakibatkan oleh perilaku maupun kebijakan-kebijakan baik yang resmi atau tidak, telah berdampak buruk pada demokrasi kita," kata Chico kepada Obsessionnews.com di Jakarta, Jumat (2/8). Dia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang mengoreksi syarat minimum usia untuk maju pilpres maupun pilkada. Lebih menyedihkan lagi, Jokowi dianggap tidak memiliki kepekaan sosial karena memprioritaskan pembangunan IKN di tengah kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat. Baca juga: Jokowi Minta Maaf, Pengakuan Gagal? "Ketika rakyat dalam keadaan sulit, mahal untuk membeli bahan pangan namun tetap memaksakan mengadakan perhelatan 17 Agustus di IKN di mana akan memakan biaya yang sangat banyak karena dilakukan tergesa-gesa dan terburu-buru dan dipaksakan," kata Chico. Dia menilai anggaran untuk memobilisasi pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI di IKN memakan biaya mencapai puluhan miliar. Itu hanya sebatas transportasi tersebut. Sementara di lapangan, masyarakat kesulitan untuk bertahan hidup. Gelombang PHK dalam beberapa sektor terjadi hingga kini belum teratasi. "Kita lihat bagaimana influencer-influencer diundang bahkan relawan yang akan diberangkatkan, akan memakan puluhan miliar hanya untuk transportasi saja," keluhnya. (Erwin)