Obsessionnews.com - Perlu jiwa besar dan keberanian moral dalam menyampaikan permintaan maaf. Untuk urusan politik, permintaan maaf yang disampaikan Presiden Jokowi dalam acara dzikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8) malam, bisa mengundang banyak tafsir. Apa iya Jokowi mengaku gagal selama 10 tahun memimpin bangsa kita? Mengawali Agustus 2024 menjadi momen istimewa bagi Jokowi. Kegiatan dzikir dan doa yang menjadi agenda rutin memulai rangkaian panjang menuju peringatan HUT Kemerdekaan RI dimanfaatkan Jokowi untuk memerdekakan diri. Baca juga: Dzikir Kebangsaan: Jokowi Minta Maaf dan Mohon Doa “Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati," kata Jokowi membuka permintaan maaf. "Izinkanlah saya dan Prof DR KH Ma’ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” tutupnya. Sepanjang reformasi, bisa jadi, hanya Presiden Jokowi yang berani menyampaikan permintaan maaf kepada publik secara terbuka. Dia mengingatkan agar kekompakan masyarakat harus terus dijaga karena tantangan ke depan bakal silih berganti. Jokowi lantas mengajak 3.000 lebih undangan mendoakan Indonesia agar dimudahkan menjadi bangsa maju. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai sikap Jokowi perlu diapresiasi. Dia menyebut Jokowi mengakui meninggalkan banyak beban bagi pemerintahan ke depan, yang harus menanggung atau menuntaskan persoalan yang tak mampu Jokowi atasi selama dua periode memimpin. Baca juga: Jokowi Undang Mantan Presiden Upacara di IKN Ujang mencatat banyak persoalan yang ditinggalkan Jokowi. Khususnya program-program yang digelorakan ketika mengawali kampanye menghadapi Pemilu 2014 yang lalu. Misalnya, agenda revolusi mental. "Yang ada malah dekadensi moral. Begitu banyak hari ini persoalan narkoba, kerusakan mental dan kerusakan moral," kata Ujang kepada Obsessionnews.com di Jakarta, Jumat (2/8). Akademisi dari Universitas Al Azhar Indonesia tidak mau menyimpulkan permintaan maaf yang disampaikan merupakan konfirmasi langsung dari Jokowi atas kerumitan dan persoalan yang tersisa selama perjalanan Pemilu 2024. Namun secara riil, Jokowi meninggalkan tantangan yang tak mudah bagi pemerintahan ke depan. Baca juga: Muncul Isu Reshuffle, PKS: Jokowi Kurang Kerjaan? "Yang jelas banyak persoalan bangsa, banyak persoalan negara yang tidak terselesaikan dan dituntaskan. Itu kan menjadi beban bagi pemerintahan yang baru. Banyak program-program yang tidak terselesaikan itu menjadi kesalahan Jokowi sehingga perlu meminta maaf," kata Ujang. Dalam urusan utang, Ujang menyebut, Indonesia menghadapi tantangan serius untuk melunasinya. Diketahui, data BI pada Mei 2024 mencatat utang luar negeri Indonesia sebesar USD407,3 miliar atau setara Rp6.634,1 triliun. Naik 1,8 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari Mei 2023 senilai Rp400,24 miliar. Utang RI kepada Tiongkok juga membengkak dengan posisi Mei 2024 sebesar USD22,86 miliar atau setara Rp372 triliun. Belum lagi beban pembangunan IKN yang belum tentu dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. "Kalau utang tinggi risikonya kedaulatan bisa tergadaikan," ujar Ujang. Ujang mengakui selama kepemimpinannya, Jokowi banyak menggencarkan program infrastruktur sehingga disematkan gelar Bapak Infrastruktur. Namun pada saat bersamaan ekonomi rakyat morat-marit. "Padahal kita sama-sama tahu bahwa dalam pemerintahan Jokowi rakyat juga hidup makin sulit, makin susah. Pekerjaan juga sulit. Gen-z hampir 9-10 juta menganggur. Ini kan beban bagi pemerintahan baru nanti," kata Ujang. Menurutnya, permintaan maaf yang disampaikan Jokowi hanya untuk merebut simpati publik. "Oleh karena itu permintaan maaf Jokowi itu hanya ingin agar rakyat tidak marah. Rakyat memandang positif Jokowi," tuturnya. (Erwin)