Obsessionnews.com – Pemerintah Indonesia telah menyetujui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Kesehatan Internasional di Sekupang dan Nongsa, Batam. Kawasan ini akan dikelola oleh Mayapada Group, pemilik Mayapada Healthcare (PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.) ("SRAJ"). Persetujuan ini diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berdasarkan keputusan Sidang Dewan Nasional KEK yang diselenggarakan pada Rabu, 29 Mei 2024. Chairman & Group CEO Mayapada Healthcare Jonathan Tahir menyatakan, kepercayaan pemerintah kepada Mayapada Group sejalan dengan komitmen mereka dalam memberikan layanan kesehatan berstandar internasional. "Setelah melakukan ekspansi dengan membuka unit Mayapada Hospital ke-6 di Bandung dan groundbreaking unit Mayapada Hospital ke-7 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2023, kini Mayapada Healthcare bersama Apollo Hospitals India akan membangun rumah sakit berstandar internasional di KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam dengan nama Mayapada Apollo Batam International Hospital," ungkap Jonathan dikutip Selasa (4/6/2024). Kerja sama dengan Apollo Hospitals India ini bertujuan untuk menangani kasus-kasus kesehatan yang kompleks dan canggih bagi masyarakat Indonesia, mengurangi kebutuhan untuk berobat ke luar negeri, serta menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata medis. Selain membangun Mayapada Apollo Batam International Hospital, Mayapada Healthcare juga akan mendukung Mayapada Group dalam mengelola dan mentransformasikan operasional Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam yang berada di lokasi KEK tersebut. KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam memungkinkan dokter dan paramedis asing untuk berpraktik di kawasan tersebut, membuka peluang bagi dokter spesialis dan perawat Indonesia untuk bekerja sama, meningkatkan keterampilan, dan memastikan transfer pengetahuan. Relaksasi impor obat-obatan dan peralatan medis juga diharapkan dapat mengurangi biaya pengobatan pasien secara keseluruhan, mendorong masyarakat Indonesia menjalani perawatan di dalam negeri. Presiden Joko Widodo sering menyoroti bahwa sekitar dua juta masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri setiap tahunnya, menyebabkan negara kehilangan sekitar Rp165 triliun. Kehadiran rumah sakit milik Mayapada Healthcare di KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam diharapkan dapat membantu menjaga devisa negara, serta di masa depan menghasilkan devisa melalui layanan kesehatan berkualitas tinggi bagi pasien dan turis asing dengan harga yang kompetitif. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah juga telah mengesahkan undang-undang kesehatan baru pada tahun 2023 dengan berbagai ketentuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Dr. Harinder Singh Sidhu, Senior Vice President Apollo Hospitals Group, menyambut baik disetujuinya KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, di mana Apollo Hospitals akan menghadirkan kompetensi dan pengalaman medis dalam prosedur kasus kompleks, seperti transplantasi organ dan pengobatan kanker. COO Mayapada Healthcare Navin Sonthalia menambahkan, kemitraan dengan Apollo Hospitals telah aktif sejak 2023. Mayapada Healthcare telah mengirimkan tenaga medisnya untuk pelatihan dan peningkatan keterampilan di berbagai Apollo Hospitals di India, khususnya untuk prosedur bedah yang kompleks dan inovatif. Hal ini memastikan para profesional kesehatan Mayapada Healthcare dibekali dengan pengetahuan dan teknik terbaru dalam berbagai spesialisasi. Ekspansi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Selain proyek di Batam, Mayapada Healthcare juga mencetak tonggak sejarah penting pada tahun 2023 dengan groundbreaking unit Mayapada Hospital ke-7 di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Langkah ini menunjukkan dedikasi Mayapada Healthcare dalam memperluas akses kesehatan di ibu kota baru Indonesia di masa depan. Mayapada Hospital Nusantara (MHNS) dijadwalkan akan dibuka pada Agustus tahun ini, dengan kerja sama klinis dengan Apollo Hospitals India, memperkuat jaringan Mayapada Healthcare dalam menyediakan layanan medis kelas atas dan mendukung visi pemerintah untuk pengembangan IKN. (Poy)