Obsessionnews.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sukses meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 dengan predikat Badan Publik Informatif Terbaik Nasional. Penghargaan ini diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Terkait dengan keberhasilan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menerima audiensi dari Ketua KIP Donny Yoesgiantoro di Kementerian PANRB pada Rabu (31/1/2024).     Baca juga: FOTO Menpan-RB Terima Audiensi Ketua KIP     Pertemuan ini membahas soal penataan dan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) di lingkup KIP. “Hari ini kami menerima teman-teman dari KIP terkait dengan penguatan kelembagaan dan perbaikan tata kelola. Kami juga mendukung dan mendorong agar pekerjaan antar lembaga yang sekarang ada, termasuk KIP ke depan lebih berdampak untuk masyarakat,” ungkap Azwar Anas. Menjadi salah satu lembaga publik dengan indeks keterbukaan informasi yang baik, Donny menyebut Menpan-RB berkomitmen untuk mendukung sistem teknologi digitalisasi yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengintegrasikan informasi berbagai kementerian hingga lembaga publik lainnya ke dalam satu program. Tujuannya agar masyarakat jauh lebih mudah mengakses informasi. Menyoal indikator menjadi penilaian dari KIP, Donny juga menyebut bahwa pihaknya memiliki beberapa tahapan-tahapan penilaian khusus. “Kita melihat dari beberapa tahapan. Pertama dari kuesioner, kita memberikan beberapa pertanyaan, kemudian Kementerian mengisi. Di sini ada PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kualitas, jenis digitalisasi, semua diisi. Kemudian kita verifikasi sampai juga ada uji publik. Kita diminta hadir dan Pak Menteri konsisten, diisi kemudian diverifikasi lengkap. Kemudian kita melakukan monitoring dan evaluasi,” ujar Donny. Dari beberapa tahapan inilah pihaknya menilai bahwa Kementerian PANRB memiliki kualifikasi-kualifikasi yang paling baik. Senada dengan Donny, Azwar Anas juga menyebut kementeriannya mencoba menyampaikan segala hal terkait dengan tahapan birokrasi, terutama yang menyangkut kepentingan publik. “Misalnya mulai dari soal pengadaan ASN, mulai dari perencanaan, rapat koordinasi dengan daerah, supaya mereka yang punya kepentingan tahu bahwa sekarang ada perancangan pengadaan ASN. Kemudian hampir semua keputusan keputusan yang lain ada yang menyangkut orang banyak, kami meminta Kominfo menyampaikannya ke publik,” ujar Azwar Anas. Selain itu dia juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan feedback langsung melalui saluran-saluran komunikasi yang terhubung langsung di kementeriannya. “Jika ada tahapan dari kebijakan dirasa masyarakat tidak adil, bisa langsung memberikan feedback kepada kami,” tutupnya. (Agnes)