Obsessionnews.com - Kepolisian Daerah Riau secara resmi melepas sebanyak 1.664 personel bantuan kendali operasi (BKO) Polda Riau dan Brimob untuk bertugas dalam pengamanan tempat pemungutan suara di 12 kabupaten/kota setempat. Mereka akan bertugas mulai 11 Februari 2024, dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum tahun ini.

Kepala Polda (Kapolda) Riau Irjen Pol. Muhammad Iqbal menekankan pentingnya persiapan menyeluruh dalam aspek fisik, wawasan, strategi taktis dan teknis, serta kesehatan fisik. Ia menyampaikan instruksi ini saat memimpin pelaksanaan apel pasukan yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di halaman Mapolda Riau.

Dalam apel tersebut, secara simbolis peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengamanan Pemilu 2024, seperti baju, kaos kaki, dan tas ransel, diserahkan kepada personel yang akan bertugas.

Iqbal mengatakan, apel kesiapan Pasukan BKO adalah bentuk nyata dari kesiapan mereka sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan selama Pemilu, yang dianggap sebagai puncak demokrasi suatu negara.

"Polri wajib melaksanakan strategi pengamanan baik saat pemungutan suara maupun pasca pemungutan suara, dan selalu berkoordinasi dengan TNI, KPU, Bawaslu, serta unsur-unsur terkait lainnya,” kata Iqbal dikutip dari Antara, Rabu (31/1/2024).

Kepala Biro Operasi diperintahkan untuk mengumpulkan semua personel yang akan ditugaskan pada pengamanan TPS, dengan penekanan pada persiapan dari segala aspek, termasuk kesiapan fisik, produktivitas, dan pemahaman karakteristik daerah setempat.

Sementara itu, Brimob Polda Riau, di bawah komando Dansat Kombes Pol. Dwi Yanto Nugroho, juga aktif memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada masyarakat. Dalam upaya membangun hubungan yang baik dengan warga, Brimob melakukan dialog dengan tujuan menyampaikan informasi tentang pentingnya keamanan Pemilu 2024 di Provinsi Riau.

Pengamanan Pemilu merupakan tanggung jawab bersama, dan Kepolisian Daerah Riau bersama Brimob siap bekerja keras untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan aman bagi semua warga. (Antara/Poy)