Obsessionnews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) minta Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya tidak mengabulkan uji materi soal permohonan kembali ke Pemilu proporsional tertutup. Hal ini jika MK konsisten dengan putusan sebelumnya yang menegaskan sistem Pemilu dengan sistem proporsional terbuka sebagai bagian dari penyaluran kehendak rakyat.   Baca juga:Menteri Anas Teken Surat Edaran untuk Jaga Netralitas PPNPN Jelang PemiluPDIP Siap Raih Kemenangan ‘Hattrick’di Pemilu 2024     Hal itu dikemukakan Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy dalam keterangannya. "Saya melihat putusan MK Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, memiliki pertimbangan bahwa sistem pemilu tidak boleh merampas daulat rakyat. Tidak boleh juga sistem tersebut menjelma menjadi oligarki partai politik," ungkap Habib Aboe. Dia menambahkan, dalam putusan sebelumnya MK menyatakan dalam pertimbangannya bahwa “adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih”. "Sebagai the guardian of the constitution kita berharap MK akan tetap konsisten, tegak lurus dan tidak melupakan ratio decidendi yang telah dibuat. Sehingga tidak akan mengambil keputusan berbeda dengan putusan MK yang sebelumnya. Hal ini untuk menjaga konsistensi terhadap tafsir konstitusi di Indonesia," tandas Habib Aboe. (red/arh)