Jakarta, obsessionnews.com -  Saat ini jumlah penduduk usia produktif yang tergolong angkatan kerja di Indonesia saat ini sebanyak 138 juta orang. Jumlah itu mencapai 60 persen dari 270 juta total penduduk Indonesia. Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat menjadi narasumber dalam sesi diskusi Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021).   Baca juga:Muhadjir Effendy Minta Masyarakat Sikapi Isu Palestina Secara ProporsionalMuhadjir Effendy Minta Kapal Karam di Pelabuhan Sabu Raijua Segera DievakuasiMuhadjir Effendy Ajak Masyarakat Doakan ABK KRI Nanggala-402   "Hampir 60 persen penduduk kita adalah usia produktif. Sisanya itu yang tidak produktif. Baik yang lansia maupun sekarang yang tertunda masuk perguruan tinggi ataupun masih berada di SMA atau SMK," ujar Muhadjir. Dia menerangkan, saat ini masih banyak penduduk yang tergolong usia produktif akan tetapi masih menganggur. Per Februari 2021 tingkat pengangguran di Indonesia telah turun menjadi 6,26 persen, atau sebanyak 8,75 juta orang. Akan tetapi, menurut Muhadjir, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah. "Tugas pemerintah untuk menyiapkan lapangan pekerjaan melalui investasi besar-besaran mutlak harus dilakukan kalau kita ingin angkatan kerja kita betul-betul bekerja dan masuk ke dalam angkatan kerja produktif. Lapangan pekerjaan yang produktif ini yang menjadi tantangan kita bersama," jelasnya. Lebih lanjut Muhadjir menyebut Indonesia tidak ingin terperangkap menjadi negara dengan pendapatan menengah (middle income trap). Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk membuka lapangan kerja bagi penduduk berusia produktif dan tidak terjebak menjadi negara berpendapatan menengah. "Karena memang itu tidak ada pilihan kalau kita ingin menjadi negara maju dan tidak terperangkap dalam middle income trap. Itu kuncinya. Dan ini (membuka lapangan pekerjaan) yang harus kita lakukan secara besar-besaran," tuturnya. Selain itu pemerintah juga fokus mempersiapkan lapangan pekerjaan menghadapi puncak bonus demografi pada tahun 2030, di mana jumlah penduduk produktif mencapai puncaknya. Sehingga hal ini harus diantispasi oleh pemerintah dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. "Kalau kita berhasil memanfaatkan bonus, demografi maka kita bisa menjadi negara maju dan tidak terjebak pada negara pendapatan menengah," kata Muhadjir. (red/arh)