Bandar Lampung, Obsessionnews.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil menyerahkan 72 sertipikat tanah Hak Pakai Jalan Tol Trans Sumatra kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan secara simbolis melalui video conference. Selain itu juga diserahkan 4.000 bidang sertipikat redistribusi tanah yang diwakilkan kepada empat perwakilan dari masyarakat penerima di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Pembangunan Tol Trans Sumatra ruas Bakauheni-Terbanggi Besar ini tak luput dari proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. "Seluruh jalan tol yang sudah jadi harus ada sertipikatnya, ini penting untuk menghindari konflik pertanahan serta sebagai pengamanan aset," ungkap Sofyan Djalil dalam keterangannya, Kamis (20/8). Dia menjelaskan penyerahan sertifikat merupakan amanat dari Presiden RI agar mempercepat pergerakan ekonomi dengan mempermudah dan mempercepat aktivitas ekonomi. Dengan pembayaran kompensasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diharapkan dapat menginjeksi dana ke masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. "Apabila ada rencana jalan tol yang belum ada penetapan lokasi agar diselesaikan penloknya segera. Selain itu penyertipikatan jalan Tol di Provinsi Sumatra ini harus segera diselesaikan agar semua permasalahan yang ada bisa teratasi," tambahnya. Program prioritas lain yang tidak kalah penting adalah Reforma Agraria. Hal ini menjadi perhatian utama Presiden karena Reforma Agraria diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Para penerima sertipikat redis agar memanfaatkan tanahnya dengan sebaik-baiknya, tidak menelantarkan tanahnya dan sebisa mungkin memberikan nilai tambah. Tidak tergiur untuk memindahtangankan sertipikat tanahnya," pesan Sofyan A. Djalil Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan pengadaan tanah jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar menurut data yang ada merupakan salah satu pengadaan tanah yang tercepat. Untuk redistribusi tanah di Provinsi Lampung mengalami penyesuaian target menjadi 4.000 bidang terdiri 1.000 bidang dari Kantah Pringsewu dan 3.000 dari Kantah Lampung Timur akibat adanya pandemi. "Karena pada bulan Maret 2019 sudah diresmikan oleh Presiden RI. Jalan sepanjang 141 km ini sudah bisa digunakan dengan baik dan lancar," tuturnya. (Has)