Jakarta, Obsessionnews.com -  Semakin tinggi pohon, maka akan semakin kencang angin menerpanya. Peribahasa ini bermakna semakin tinggi jabatan seseorang maka semakin banyak orang yang ingin menjatuhkannya. Demikian pula yang dialami Joko Widodo (Jokowi). Sejak menjadi Presiden ke7 RI pada 2014 tak henti-hentinya Jokowi dihantam dengan berbagai isu miring. Di antaranya yang paling menonjol adalah isu ia aktivis PKI dan anti Islam. Isu-isu tersebut tentu membuat mantan Wali Kota Solo dan mantan Gubernur DKI Jakarta ini  gerah. Di berbagai kesempatan Jokowi menyebut isu aktivis dan anti Islam yang ditujukan kepada dirinya itu adalah hoax. Guru mengaji Jokowi di Solo, Jawa Tengah, KH Abdul Karim, menuturkan, keislaman Jokowi sempurna. Karim juga menampik isu yang menyebut Jokowi aktivis PKI. "Bapak Jokowi itu Islam-nya itu kafah, sempurna. Betul-betul saya merasakan keislamannya beliau itu sebelum jadi wali kota. Dia sering pengajian, sering jemaah salat di masjid, dan lain-lain. Kafah, betul-betul sempurna. Lima rukun Islam itu dia sudah lakukan," tutur Karim saat diminta memberikan kesaksian dalam peluncuran buku Ulama Bertutur Tentang Jokowi di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018). Tentang isu Jokowi aktivis PKI dan anti Islam, Karim mengungkapkan hal itu sudah terjawab dengan kinerja Jokowi. “Yang saya heran, menurut pengamatan saya, yang mengisukan beliau PKI, anti-Islam, itu justru orang Islam. Kesimpulan saya, yang mengatakan beliau PKI punya penyakit iri karena keberhasilan-keberhasilan beliau. Saya berdoa sudah tidak ada isu negatif kepada beliau," tandasnya.   Baca juga: Jokowi Pernah Tertipu Saat Bisnis MebelMengapa Ahok Tak Perlu Bergabung dengan TKN Jokowi-Ma’ruf?Di Hadapan Jokowi, Ketua PHRI Keluh Kesah Tentang Mahalnya Harga Tiket Pesawat   Baca halaman selanjutnyaBisnis Mebel Jokowi dilahirkan di Solo, 21 Juni 1961. Ia diterima kuliah di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Setelah lulus pada 1985 Jokowi bekerja di sebuah badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Kertas Kraft Aceh, dan ditempatkan di area Hutan Pinus Merkusii di Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah. Tetapi, ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil tujuh bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya, Miyono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 1988, ia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena pernah tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990 ia bangkit kembali dengan pinjaman modal Rp 30 juta dari Ibunya. Di kala bisnis mebelnya bersinar Jokowi kemudian terjun ke pentas politik. Ia memilih bergabung dengan PDI-P. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menugasi Jokowi berkompetisi pada Pemilihan Wali Kota Solo pada 2005. Peluang itu tak disia-siakannya. Jokowi terpilih menjadi Wali Kota Solo periode 2005-2010. Warga merasa puas dengan kepemimpinan Jokowi, dan memilihnya kembali untuk jabatan periode kedua, yakni 2010-2015. Belum selesai jabatannya di periode kedua PDI-P memberi tugas kepada Jokowi sebagai calon gubernur untuk berlaga di Pilkada DKI Jakarta 2012. Saat itu Jokowi yang berpasangan dengan kader Partai Gerindra Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara mengejutkan mengalahkan Gubernur petahana DKI Fauzi Bowo yang berduet dengan Ketua DPD Partai Demokrat Nachrowi Romli. Jokowi-Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2012-2017. Belum genap dua tahun menjabat Gubernur DKI, Jokowi diusung PDI-P, PKB, Hanura, dan Nasdem bertarung di Pilpres 2014. Jokowi menggandeng politisi Golkar dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Jokowi-JK berhadapan dengan pendiri Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa. Pilpres dilaksanakan pada 9 Juli 2014. Selanjutnya pada 22 Juli 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU mengumumkan Jokowi-JK memenangkan Pilpres dengan meraih suara 70.997.833 suara atau 53,15%, sedangkan Prabowo-Hatta mendapat 62.576.444 suara (46,85%). Jokowi dan JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2014-2019 di Gedung DPR/MPR, Senin, 20 Oktober 2014.   Baca halaman selanjutnyaPiawai Berpolitik Sejumlah pihak pesimis Jokowi-JK tak akan mampu menyelesaikan tugasnya hingga 2019. Pasalnya mereka mudah digoyang oleh kubu oposisi yang menguasai parlemen. Diprediksi akan dijatuhkan oleh kubu oposisi dan hanya dua tahun menduduki kursi RI-1. Kubu oposisi tersebut terdiri dari Gerindra, PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Demokrat. Gerindra memiliki 71 kursi DPR atau 11,74% dari total 560 kursi DPR, PAN 49 kursi DPR (7,59%), PKS 40 kursi DPR (6,79%), PPP 39 kursi DPR 39 kursi (6,53%), Golkar 91 kursi DPR (14,74%), dan Demokrat 61 (10,19%). Kubu oposisi memiliki 353 kursi DPR (60,03%) Sementara itu kubu pendukung Jokowi memiliki 207 kursi DPR atau 39,97% dari total 560 kursi DPR. PDI-P memiliki 109 kursi DPR (18,95%), PKB 47 kursi DPR (9,04%), Nasdem 35 kursi DPR (6,72%), dan Hanura 16 (5,26%). Jokowi membentuk Kabinet Kerja pada Senin, 27 Oktober 2014. Berkat kepiawaiannya berpolitik dalam hitungan satu setengah tahun Jokowi berhasil menaklukkan kubu oposisi. Yang pertama bergabung dengan kubu Jokowi adalah PPP. Kader partai berlambang Kabah ini, Lukman Hakim Saifuddin, mendapat jatah sebagai Menteri Agama pada awal pembentukan Kabinet Kerja. Selanjutnya Jokowi berhasil merangkul Golkar. Kader partai berlambang pohon beringin ini, Airlangga Hartarto, dilantik sebagai Menteri Perindustrian pada 27 Juli 2016. Jokowi juga berhasil menggiring PAN masuk ke barisannya. PAN mendapat jatah satu menteri, yakni Asman Abnur, yang dilantik sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 27 Juli 2016. Namun, pada 2018 Asman mengundurkan diri, karena partainya mendukung Prabowo-Sandi. Kursi menteri yang ditinggalkan Asman kemudian diduduki oleh Komisaris Jenderal Pol Syafruddin. Manuver lain yang dilakukan Jokowi adalah kembali memberi jatah satu menteri kepada Golkar, pemenang kedua Pemilu 2014. Kader Golkar Idrus Marham ditunjuk sebagai Menteri Sosial pada 17 Januari 2018. Namun, pada  24 Agustus 2018 Idrus mengundurkan diri karena menjadi tersangka dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1. Idrus digantikan kader Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. Dengan demikian Jokowi berhasil menguasai DPR. Dukungan besar dari parlemen sangat penting bagi Jokowi untuk melaksanakan tugasnya. Ini menunjukkan Jokowi piawai berpolitik. Menggandeng Ulama Karismatik Jokowi kembali maju sebagai capres pada Pilpres 2019. Kali ini ia berduet dengan ulama karismatik yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin. Jokowi-Ma’ruf diusung PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Hanura, dan PKP Indonesia. Jokowi-Ma’ruf mendapat nomor urut 01. Sementara itu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpasangan dengan Wakil Ketua Umum Gerindra Sandiaga Uno. Prabowo-Sandi diusung Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Prabowo-Sandi bernomor urut 02. (arh)