Jakarta, Obsessionnews.com - Pembangunan gedung baru DPR menuai kritik dari masyarakat karena menyerap anggaran yang terlalu besar. Bahkan biaya konsultasi pembangunan gedung ini mencapai Rp 601 miliar. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, biaya Konsultasi mencakup semua perencanaan. "Pemerintah sudah ada anggaran Rp601 miliar. Dikhususkan untuk konsultan perencanaan saja. Tidak hanya perencanaan daripada gedung, tapi meliputi seluruh perencanaan dari kawasan parlemen, alun-alun demokrasi, gedung-gedung DPD, gedung DPR dan sebagainya sehingga kompleks parlemen tertata dengan perencanaan yang cukup matang," kata Agus di DPR, Jumat (27/10/2017). Adapun, jumlah anggaran proyek penataan kawasan parlemen diketahui sebesar Rp601 miliar, rinciannya biaya pembangunan gedung baru dialokasikan sebesar Rp320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp280 miliar. Total alokasi anggaran sebesar Rp601 miliar itu masuk ke dalam pagu anggaran DPR yang disahkan dalam UU APBN 2018 sebesar Rp5,7 triliun. Menurut Agus, pelaksanaan pembangunan memang seluruhnya diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Angka Rp601 miliar itu, lanjut Agus, sudah melalui kajian yang dilakukan Kementerian PUPR. "Yang jelas dulu kan ini sudah pernah dibicarakan. Dulu tidak mendapat persetujuan, baru kemarin itu kembali diajukan oleh Kementerian Keuangan dan itu sudah tertera di APBN yang kemarin diketok di tahun 2018," tandasnya. Pihaknya mengungkapkan setelah konsultan perencanaan bekeja, barulah bisa diketahui nominal atau besaran biaya proyek penataan kawasan parlemen berikut fasilitas yang ada di dalamnya akan dikeluarkan. "Sekarang baru dianggarkan untuk dilaksanakan konsultan dari perencanaan. Jadi sekarang ini yang ada anggaran untuk konsultan perencanaan," pungkasnya. (Albar)