Jakarta, Obsessionnews.com - Sekjen DPD Front Pembela Islam (FPI) wilayah DKI Jakarta, Habib Novel Chaidar, hadir di tengah-tengah massa aksi mengawal sidang kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di depan Gedung Kementerian Pertanian, Selasa (17/1/2017). Habib Novel yang dikawal ketat oleh kader FPI menyatakan, pihaknya bersama GNPF MUI masih berkomitmen untuk mengawal sidang kasus Ahok sampai benar-benar keadilan bagi umat Muslim terpenuhi. Targetnya kata dia, adalah Ahok benar-benar divonis bersalah dimasukan ke penjara. Novel bahkan menyatakan, dirinya tidak takut dengan ancaman dari Ahok yang telah  melaporkan dirinya karena dituduh telah memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi dalam sidang kelima di Gedung Pertanian Selasa (10/1/2017). "Perjuangan di jalan Allah, tidak perlu ada hal yang harus ditakuti. Kita yakin berada dalam jalan yang benar," ujar Habib Novel.

• Ahok Tak Mampu Laksanakan Reformasi Birokrasi
• FPI Bawa Setumpuk Bukti Untuk Menjerat Ahok
• FPI Serukan Pilih Gubernur Muslim

Ia menegaskan, apa yang disampaikan dalam sidang sudah sesuai dengan fakta. Saat itu tim kuasa hukum Ahok menuding Habib Novel telah memberi keterangan palsu dengan mengatakan bahwa Ahok telah merekayasa kasusnya. Habib Novel juga menyebut Ahok telah membunuh dua anak buahnya di dalam penjara. "Kami disebut memberikan keterangan palsu. Padahal kami punya bukti, ada SMS dari saksi kepada saya. Bagaimana mungkin saya memberikan keterangan palsu, apalagi saya sudah disumpah untuk tidak bohong," jelasnya. Pihak yang melaporkan Habib Novel adalah Pahrozi. Ia membawa barang bukti, berupa hasil rekaman di persidangan, transkip dari rekaman, dan kliping pemberitaan Ahok yang diberitakan oleh Novel. Laporan itu tercantum di LP/ 257/ I/ 2017/ PMJ, Ditreskrimum 16 Januari 2017. Novel dilaporkan atas dugaan Pencemaran nama baik atau fitnah dan atau memberikan keterangan palsu dibawah sumpah. Pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 316 KUHP dan atau pasal 242 KUHP.‎ (Albar)