Jakarta, Obsessionnews.com - Menyoroti pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang memperbolehkan BUMN dipimpin asing menuai banyak reaksi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Ketua Umum Presidium Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono, secara tegas menolak hal tersebut. “Sebenarnya itu menunjukkan kalau Presiden Joko Widodo sudah kurang percaya diri (PD) terhadap kemampuannya dalam memimpin negara ini dan pada bangsanya sendiri," ungkapnya, Kamis malam (5/1/2017). "Dan bukan jaminan jika BUMN dikelola orang asing pasti maju. Banyak perusahaan asing yang collapse di 2008, seperti Citibank, Lehman Brother, AIG dan lain-lain yang sahamnya jatuh dan rugi besar kok sampai dibailout," tambahnya. "Tiru dong negeri Tirai Bambu dalam mengelola BUMN dimana mereka berhasil melakukan transformasi BUMN nya tanpa gunakan orang asing / Bule idaman Joko Widodo dan hari ini Ekonomi China menjadi Maju Karena Mesin Ekonomi itu BUMN-BUMNnya," tutur Arief. Ia berpendapat bahwa alasan BUMN sulit maju bukan karena masalah kompetensi sumber daya manusianya, tapi dikarenakan adanya kepentingan politik, sistem yang perlu dibenahi serta aturan yang belum dikelola secara profesional. “Selama ini BUMN saat mau melakukan aksi korporasi masih saja diganggu DPR. Juga ditempatkan direksi-direksi karena pilihan politik bukan karena profesionalisme," tandas pentolan Gerindra. Menurut Arief, harusnya Presiden Jokowi berkaca diri. "BUMN tidak maju karena dipimpin orang-orang yang tidak kompeten dan tak kapabel seperti penempatan posisi Komisaris di BUMN yang ditempati oleh mantan relawan Joko Widodo banyak yang tidak kompeten dan cuma tujuan sebagai bancakan politik saja," bebernya. "Bayangkan ya Komisaris eks relawan Joko Widodo yang ditempatkan di BUMN- BUMN atas perintah Joko Widodo ,jangankan pernah mimpin perusahaan wong bekerja sebagai status karyawan swasta dan BUMN aja tidak pernah, modalnya Cuma cuit cuit di medsos Kok suruh ngawasi BUMN," ungkapnya pula. Padahal, lanjut Arief, jabatan seorang komisioner dalam sebuah perusahaan itu sangat penting untuk mengawasi direksinya dalam menjalankan bisnis BUMN tersebut. Ia pun berharap, seharusnya pemerintah lebih percaya diri dan yakin dengan kemampuan bangsanya sendiri. "Jokowi harus memberikan kesempatan pada para pegawai yang berkarir di BUMN untuk memimpin. Terlebih gaji yang ditawarkan terbilang rendah untuk profesional," sarannya. “Asing tidak mau digaji sekitar 10 ribu dollar dan hasilnya belum tentu sebaik orang Indonesia. Gaji BUMN untuk direksi paling kecil Rp35 juta, sementara untuk komisaris minimal 40 persen dari gaji direksi. Gaji ini bergantung pada besar kecilnya BUMN, belum termasuk tunjangan lainnya,” tegas dia. (Red)