Jakarta, Obsessionnews.com - ‎Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengkritik keras rencana kepolisian menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada awal tahun 2017. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat tidak masuk akal, dan memberatkan masyarakat. "Kalau kondisi hari ini, jangankan sekian persen, 20 persen saja memberatkan, apalagi 100 persen, 300 persen. Ini mengindikasikan pemerintahan ini gagal me-managepembangunan yang ada," kata Desmond kepada wartawan, Rabu (4/1/2017). ‎"Bahasa lain, pemerintahan ini panik takut nggak punya duit agar bisa pemerintah ini bertahan," sambungnya. Politisi Partai Gerindra ini mengaku tidak habis pikir mengapa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang sudah ia janjikan pada saat kampanye Pilpres 2014. "Apa yang diomongkan saat kampanye, duit ada, berarti Pak Jokowi pada saat kampanye bohong semua," katanya. Dia berharap setelah ini tidak ada reaksi masyarakat yang berlebihan, sehingga membuat bisa membuat negiri ini ‎kacau. "Realitasnya begitu, agak susah mengomentari hari ini yang lebih-lebih. Tinggal tunggu apa reaksi masyarakat atas kebijakan ini. Mudah-mudahan masyarakat nggak terlalu reaktif," tuturnya. Diberitakan sebelumnya, mulai 6 Januari 2017 biaya pengurusan STNK dan BPKB naik maksimal tiga kali lipat. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, kenaikan tarif tersebut adalah untuk memberikan sistem pelayanan yang lebih baik. "Untuk memberikan pelayanan sistem yang lebih baik, yaitu sistem online. SIM sudah online, STNK online, BPKB online. Jadi orang tidak perlu pulang kampung, bisa menghemat," jelas Tito di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (4/1).‎ (Albar)