Organisasi Wartawan Tanpa Batas (Reporters Without Borders/RWB) dalam laporan tahunannya terkait peringkat kebebasan pers dunia, menyebutkan penurunan rangking Arab Saudi di bidang kebebasan pers. Berdasarkan laporan RWB, Arab Saudi menurun satu peringkat dan berada di posisi 165. Dari sisi indeks kebebasan berpendapat, Arab Saudi dalam deretan negara-negara terburuk. Saat ini banyak aktivis dan pembela Hak Asasi Manusia dipenjara oleh otoritas Riyadh  hanya karena mengekspresikan pendapat mereka. RWB menyebutkan, kebebasan pers di Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA) dan Qatar juga kondisinya tidak jauh lebih baik. Bahrain di posisi 162, Kuwait turun 13 level dan berada di poisisi 103, Qatar di posisi 117 dan UEA di urutan 119. Peringkat terbaru tersebut berdasarkan evaluasi dari sejumlah indikator, termasuk keragaman dan independensi media, kepatuhan dalam kerangka hukum, prasarana media dan keamanan insan media dan pers di 180 negara. Hal yang menarik dalam hal ini adalah perilaku kekuatan-kekuatan Barat terhadap kebebasan berpendapat dan HAM di berbagai negara dunia. Di dunia saat ini, tampaknya kebebasan dan penghormatan kepada HAM adalah sebuah kata dengan penggunaan ganda dan bahkan diartikan dalam kerangka kepentingan kekuatan-kekuatan besar. Barat yang memiliki pengaruh di PBB melancarkan tekanan dan isolasi politik dan ekonomi terhadap negara-negara yang tidak sejalan dengan mereka. Namun pada saat yang sama, Barat hingga sekarang tidak pernah melakukan protes sekecil apapun terhadap pelanggaran HAM di negara-negara seperti Arab Saudi dan Bahrain. Kebungkaman penuh arti para negarawan Barat terhadap pembatasan kebebasan dan pelanggaran HAM terutama pelanggaran terhadap hak-hak wanita di Arab Saudi dan kepemimpinan Riyadh di Dewan HAM PBB semakin menegaskan perilaku standar ganda Barat dan pengunaan isu-isu tersebut sebagai sarana untuk mencapai kepentingannya. Terungkapnya kejahatan Amerika Serikat di Penjara Guantanamo dan Abu Ghraib dan penangkapan serta penyiksaan terhadap ratusan orang tanpa landasan hukum apapun dan tanpa pengacara menunjukkan kembali penggunaan kebebasan dan HAM sebagai sarana kepentingan mereka. Perilaku-perilaku seperti itu telah memudarkan klaim para pendukung HAM di hadapan opini publik regional dan masyarakat dunia. Tampaknya, munculnya lembaga-lembaga HAM di Barat sebagai akibat dari pelanggaran luas HAM negara-negara Eropa. Jadi bukan karena pelangaran HAM di tempat lain. Saat ini, HAM dijadikan alat negara-negara Eropa untuk intervensi di negara-negara lain di dunia. Barat berlagak menjaga dan mematuhi semua standar HAM di masyarakatnya sendiri dan berusaha mentransfer penghormatan HAM ke negara-negara lain sebagai sebuah nilai dunia.(ParsToday)