Jakarta, Obsessionnews - Informasi serbuan tenaga asing asal China semakin menguat, entah apakah isu adanya 10 juta WNA China itu benar atau tidak, yang pasti Presiden Joko Widodo sudah membantahnya, dan meminta kepada pihak Polisi untuk menangkap pelaku penyebar isu. ‎Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, pemerintah tidak bisa begitu saja membantah adanya isu 10 juta WNA asal China yang bekerja di Indonesia. Sebab, belum ada data yang membuktikan soal itu. Demikian juga sebaliknya untuk penyebar isu. Namun, Saleh meminta perintah segera mengevaluasi dan menghentikan kebijakan bebas visa bagi Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia. Sebab, kebijakan itu dinilai telah menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat. Terlebih munculnya isu TKA China yang ditangkap Polisi. "Fakta ini sebetulnya tidak bisa dibantah begitu saja. Kemenaker, imigrasi, dan kepolisian telah banyak melakukan penangkapan. Pemerintah harus sungguh-sungguh menyelesaikan masalah ini," kata Daulay, Jumat (23/12/2016). Menurut Daulay, ada beberapa alasan mengapa kebijakan bebas visa itu harus dicabut. Pertama, tujuan bebas visa awalnya adalah untuk meningkatkan wisatawan mancanegara. Namun, kebijakan itu dinilai tidak berhasil. Bahkan data resmi yang dimiliki pihak imigrasi menunjukkan bahwa kunjungan orang asing ke Indonesia tahun 2016 ini terbukti menurun dibandingkan tahun lalu. Tercatat bahwa tahun 2015 jumlah kunjungan WNA adalah 8.256.490 orang. "Sementara tahun 2016 ini menurun menjadi 8.278.819 orang. Itu artinya ada penurunan," tambahnya. Daulay heran, mengapa disaat negara lain bebas visa, warga Indonesia tetap ‎diwajibkan untuk menggunakan visa bila ingin berkunjung ke luar negeri. Padahal,  kebijakan bebas visa itu telah menghilangkan potensi PNBP (penghasilan negara bukan pajak) sebesar 1,3 trilyun. Dengan kebijakan bebas visa, penerimaan negara dari biaya penerbitan visa reguler dan on arrival menjadi hilang. Disamping itun kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan terharap WNA yang masuk ke Indonesia belum maksimal. Akibatnya, kata dia,  ada banyak temuan dimana visa kunjungan wisata digunakan untuk kerja. Begitu juga, koordinasi antar kementerian lembaga terkait dinilai belum berjalan dengan baik. Lanjut Daulay, maka dari itu pemerintah diminta lebih fokus menciptakan lapangan kerja bagi WNI. Karena itu, investasi asing yang masuk semestinya dimaksimalkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi WNI. "Dengan begitu, pengiriman TKI ke luar negeri bisa diminimalisir," tutupnya.