Sanggau, Obsessionnews.com - Presiden Jokowi menargetkan 5 juta lahan akan bersertifikat pada tahun 2017, 7 juta pada 2018 dan 25 juta pada 2019. Sejaran dengan hal itu, Kepala Negeri Menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil segera mengindentifikasi lahan mana saja yang belum bersertifikat "Inilah pekerjaan kantor BPN, Kanwil maupun di kabupaten untuk mengindentifikasi, memetakan untuk segera menyelesaikan kekurangan ini," ujar Jokowi saat menyerahkan Sertifikat Tanah kepada petani di Entikong, Sanggau, Kalbar, Rabu (21/12/2016). Berdasarkan data dari Kementerian ATR/BPN menyebutkan jumlah lahan di Kalbar yang berada di luar kawasan hutan 6,4 juta bidang. Dari jumlah tersebut baru 2 juta bidang atau sekitar 32 persen yang baru bersertifikat, sisanya 68 masih dalam proses pendataan. Sedangkan target sertifikat yang sudah haru diserahkan kepada petani pada 2016, yakni 21 ribu bidang. "Untuk apa sertifikat itu, kalau sudah dapat hak hukumnya menjadi jelas, bapak-ibu harus hafal berapa meter persegi yang tercantum dalam sertifikat, letaknya di mana tanah itu juga harus dihafal, itu yang kita harapkan," pesan Jokowi kepada petani. Presiden mengatakan sertifikat tanah yang sudah dimiliki petani bisa pakai sebagai agunan untuk mengakses kredit usaha rakyat (KUR) di bank. Dari dana yang didapatkan nanti bisa dijadikan sebagai modal usaha maupun investasi. Namun, Presiden berharap petani tidak menyelahgunakan dana pinjaman itu untuk hal-hal yang tidak bersifat produktif. "Tapi kalau mau minta untuk modal kerja, untuk investasi harus dihitung betul, dikalkulasi betul jangan sampai tanah sudah bersertifikat dimasukan ke bank gak bisa nyicil tanahnya hilang, jangan sampai terjadi," imbuhnya. Di tempat yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengakui sertifikasi lahan warga mengalami kendala karena adanya pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Mengatasi hal itu, Sofyan akan berkoordinasi dengan kepala daerah untuk membuat kebijakan yang bisa meringankn bea tersebut. "Kalau dibebaskan atau dikurangi akan sangat membantu. Sehingga masyarakat tidak mengalami hambatan," pungkas Sofyan. Dalam kunjungan ke Kalbar, Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah kepada petani di berbagai kabupaten dengan jumlah yang bervariasi. Untuk Kubu Raya sebanyak 1500 sertifikat, Sanggau 525 sertifikat, Sekadau 60 sertifikat, Melawi 25, Sintang 40, dan Kapuas Hulu 2 sertifikat. (Has)