Jakarta, Obsessionnews.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berupaya menghindari wartawan usai menghadiri rapat terbatas yang membahas tentang evaluasi Ujian Nasional (UN) di Kantor Presiden, Jakarta. Maklum, rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi itu menghasilkan keputusan untuk melanjutkan UN. Padahal Muhadjir merupakan pihak yang pertama kali mengusulkan agar UN dihapus. Ia berjalan cepat, seolah ingin buru-buru meninggalkan Istana Kepresidenan Jakarta. Mulanya, ia menolak menanggapi keputusan soal UN dengan alasan ia hanya 'pembantu' yang menjalankan keputusan Presiden. "Nanti ada workshop kan, termasuk melibatkan guru untuk membuat soal berstandar nasional di bawah kendali Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan di bawah bimbingan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)," ujar Muhadjir di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12/2016). Dalam ratas tersebut, Presiden Jokowi memutuskan untuk melanjutkan UN dengan berbagai penyempurnaan dan perbaikan. Dengan demikian, Jokowi menolak pelaksanaan UN dimoratorium seperti usulan Mendikbud Muhadjir Effendy. "Presiden menginginkan agar Ujian Nasional bisa menjadi benchmarking untuk kemajuan siswa di kemudian hari,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. Pramono menjelaskan keputusan untuk tetap menjalankan UN itu diambil dengan mempertimbangkan hasil survei PISA (Programme for International Student Assessment), yang memperlihatkan bahwa pendidikan Indonesia sudah berada jalur yang benar, dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PISA memprediksi di tahun 2030 Indonesia akan menjadi salah satu negara yang mempunyai pendidikan terbaik di dunia. "Presiden betul-betul menginginkan agar siswa kita itu bukan hanya menjadi petarung dalam tingkat lokal, tetapi juga bisa bersaing pada tingkat internasional," jelas Pramono. Pram menambahkan, sertifikasi guru akan terus dilakukan dari waktu ke waktu. Tentunya juga akan ditingkatkan kemampuannya, sehingga dengan demikian akan ada evaluasi terhadap kinerja guru. Keputusan Presiden Jokowi yang pada akhirnya menyatakan UN dilanjutkan cukup mengejutkan mengingat ia sebelumnya memberikan sinyal setuju dengan wacana moratorium tersebut. Tidak hanya itu, menghapus UN merupakan salah satu janji kampanye yang pernah dilontarkan Jokowi. Saat berkampanye Jokowi mengatakan akan membuat terobosan di dunia pendidikan, salah satunya dengan menghapus UN untuk tingkat SD dan SMP. "Menurut saya UN untuk SD dan SMP lebih baik tidak ada," kata Jokowi saat menghadiri Lokakarya Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru di Hermes Palace Polonia Medan. Sementara untuk tingkat SMA, Jokowi menilai UN tetap bisa dilaksanakan. Namun, ujian itu tidak untuk dijadikan sebagai patokan kelulusan. Melainkan untuk pemetaan kualitas pendidikan saja. (Has)