Jakarta, Obsessionnews.com - Di era globalisasi ini memang negara tidak bisa menutup diri bagi warga negara asing (WNA) yang ingin berkunjung ke Indonesia. Namun, negara punya Pengawasan Orang Asing (Pora) melalui keimigrasian di Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan Pora ini untuk mendata dan mengawasi orang asing, agar mereka tidak melakukan kejahatan, tidak mengganggu keamanan, dan ideologi bangsa, sehingga berpotensi melecehkan kedaulatan Indonesia. Namun, kenyataannya Pora tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini terbukti banyaknya warga negara Cina yang berbondong-bondong masuk ke Indonesia untuk menjadi pekerja. Bahkan, mereka sampai berani mendirikan bendera dan jalan di sejumlah pulau di Indonesia. Menurut anggota Komisi III DPR Nasir Djamil ini tanda-tanda ancaman kedaulatan. "Kita sangat menyayangkan itu, bahwa Pora tidak bisa memainkan perannya secara efektif‎ sehingga kecolongan, ada penaikan bendera," ujar Nasir kepada Obsessionnews, Kamis (1/12/2016). Nasir mengatakan, ada tanda-tanda penjajahan gaya baru dengan masuknya Cina ke Indonesia dengan model investasi. Menurutnya, investasi boleh-boleh saja, namun aturannya harus jelas, jangan sampai pemerintah terlalu keblalasan. "Investasi boleh saja, tapi kan aturanya harus jelas, masa sudah investornya orang Cina, alat-alatnya dari Cina, buruh dan pekerjaannya juga orang Cina. Terus kita diminta jadi penonton gitu di negeri sendiri! Ini kan penjajahan gaya baru, kita tidak berdaulat" jelas Nasir. Politisi PKS ini menilai ini tidak adil, sebab rakyat Indonesia masih banyak yang menganggur, sementara pihak Cina mendatangkan warganya untuk menjadi buruh di Indonesia. Karena itu, dalam rapat kerja nanti Komisi III akan menanyakan cara ker‎ja Kemenkumham. "Makanya besok kita akan tanyakan, bagaimana ini cara kerja Kemenkumham, kok bisa terjadi seperti ini, kita selalu kecolongan," jelas Nasir. (Albar)