Jakarta, Obsessionnews.com - Ratusan ribu masyarakat dari berbagai ormas Islam akan kembali turun ke jalan melakukan aksi Bela Islam jilid III pada 2 Desember 2016. Mereka menuntut kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditindak secara tegas. Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, mengatakan, unjuk rasa tujuannya adalah menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah. Menurutnya, kalau sejak awal pemerintah tegas melakukan penegakan hukum terhadap Ahok, maka ia yakin umat Islam tidak melakukan aksi. "Ini kan jelas, pemerintah tidak tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap Ahok. Kalau yang lain ditahan, kenapa Ahok tidak?" ujar Nasir kepada Obsessionnews.com Kamis (1/12/2016). Nasir mengatakan, bahwa Indonesia adalah negara hukum, semua warga negara sama di mata hukum. Karena itu polisi harus memberlakukan hukum yang sama terhadap Ahok, di mana dalam beberapa kasus penistaan agama semua tersangka ditahan. "Saya katakan, ini soal penegakan hukum tidak ada kaitannya dengan Pilkada, jadi porsinya harus sama dengan yang lain," katanya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, bahwa salah satu alasan Ahok tidak ditahan, karena polisi tidak mau dijadikan alat politik untuk menjegal salah satu calon dalam Pilkada. Polisi, kata Tito, harus bebas dari intervensi parpol. "Nggak bisa begitu, ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Kalau yang bersangkutan memang sedang mengikuti Pilkada itu urusan lain. Ini soal penegakan hukum, bukan soal Pilkada," ujar Nasir menegaskan. Politisi PKS ini menyadari polisi berada dalam posisi dilema. Sebab, bila Ahok ditahan, pasti ada anggapan bahwa calon lain akan diuntungkan, karena polisi berhasil menjatuhkan salah satu calon. Namun, kenyataan ini tidak bisa dihilangkan, karena kebetulan kasus Ahok berbarengan dengan Pilkada. (Albar)