New York - Penasihat khusus PBB untuk pencegahan genosida mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan soal memburuknya kondisi kemanusian dan hak asasi manusia di negara bagian Rakhine, Myanmar. Menurut laporan Fars News, Adama Dieng, penasihat khusus PBB untuk pencegahan genosida hari Rabu (30/11) dalam sebuah pernyataan memperingatkan kondisi keamanan, kemanusiaan dan hak asasi manusia Muslimin di negara bagian Rakhine, utara Myanmar seraya menuntut izin akses wakil-wakil PBB untuk mengkaji kondisi daerah tersebut. Dalam pernyataan itu disebutkan, dengan alasan serangan terhadap pasukan keamanan di bulan Oktober 2016, militer Myanmar mereaksinya dengan kekerasan dan pelanggaran HAM. Kondisi ini, khususnya terkait dengan Muslimin Rohingya, mencakup penyiksaan, pemerkosaan dan perusakan properti keagamaan mereka. Dieng juga menyatakan bahwa masalah-masalah seperti ini harus segera dibahas. Bila kondisi yang dilaporkan benar, maka kehidupan ribuan orang dalam bahaya. Penasihat khusus PBB untuk pencegahan genosida ini juga menegaskan pembatasan yang diterapkan di Rakhine telah mengurangi penyelidikan yang benar terkait tuduhan, sehingga menyebabkan munculnya prasangka buruk, tapi pemerintah Myanmar menolak segala tuduhan ini dengan tidak memberikan akses ke daerah konflik. [caption id="attachment_135841" align="aligncenter" width="640"] Rumah muslim Rohingya dan masjid yang dihancurkan rezim militer Myanmar.[/caption] Keanggotaan Myanmar di ASEAN Harus Ditinjau Kembali Menteri Olahraga dan Pemuda Malaysia memperingatkan agar keanggotaan Myanmar di ASEAN harus ditinjau kembali akibat tragedi genosida etnis Muslim Rohingya di negara itu. Associated Press melaporkan, Khairy Jamaluddin, Menteri Olahraga dan Pemuda Malaysia pada Rabu (30/11) memperingatkan bahwa akibat genosida etnis Muslim Rohingya di Myanmar, maka keanggotaan negara itu di ASEAN harus ditinjau kembali. KhairyJamaluddin menambahkan, sebelumnya politik ASEAN adalah non-intervensi dalam urusan dalam negeri anggotanya, karena sejumlah intervensi berarti penistaan terhadap hak kedaulatan anggotanya. Dalam muktamar tahunan partai berkuasa UMNO, Menteri Malaysia ini mengatakan, ketika terjadi genosida dalam skala besar di sebuah negara anggota ASEAN, maka prisip non-intervensi itu dengan sendirinya terhapus. Pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran rumah-rumah warga Muslim Rohingya oleh pasukan keamanan menyulut gelombang baru kekerasan dan kejahatan terhadap kelompok minoritas Muslim di negara bagian Rakhine di Barat Myanmar. Lebih dari 30.000 warga Muslim Rohingya kini terlantar dan melarikan diri ke Bangladesh. Pekan lalu, warga Malaysia dan sejumlah warga Myanmar yang berdomisili di Malaysia, usai shalat Jumat berdmonstrasi di depan Kedubes Myanmar di Kuala Lumpur memprotes kebijakan pemerintah Naypyidaw. Sebelumnya, utusan PBB di Bangladesh mengatakan, pemerintah Myanmar berusaha melakukan pembersihan etnis di negra bagian Rakhine. Lebih dari 12.000 Muslim Rohingya sejak tahun 2012 hingga kini tinggal di kamp-kamp pengungsi di Rakhine dan tidak dapat menikmati fasilitas sanitasi dan kebersihan. Muslim Rohingya menghadapi serangan kekerasan sejak 2012 yang diawali oleha serangan kelompok Buddha ekstrimis. Pemerintah Myanmar sendiri menilai Rohingya bukan warga asli Myanmar melainkan imigran Bangladesh serta menolak memberikan kewarganegaraan kepada mereka.(ParsToday)