Jakarta, Obsessionnews.com - Di tengah terjadi gonjang-ganjing politik menjelang pilkada serantak 2017, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru bermanuver untuk menambah jatah menteri kepada Presiden Jokowi. Hal itu terungkap usai pertemuan bersama antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Selasa (29/11/2016). Muhaimin mengatakan kepada Presiden Jokowi bahwa bila ingin efektif peran PKB maka pilihannya porsi menterinya harus banyak agar aspirasinya bisa didengar masyarakat khusus kaum nahdliyin. Yang dirasakan Muhaimin justru keinginan dari partainya itu tidak diamini oleh Presiden, ketimbang PDI Perjungan. "Jadi anu, kemarin kan saya ngasih motivasi pada kiai pak, mau didengar? ya kursinya harus banyak, kalau kursinya sedikit," ungkap Muhaimin. Saat ditanya apakah PKB akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK hingga 2019 meski keinginannya tidak dikabulkan, Muhaimin menjawab diplomatis. Bisa iya, bisa juga tidak akan tergantung kepada keputusan Presiden Jokowi. "Iya insya Allah kita akan terus bersama pak Jokowi, terserah Jokowi asal nambah apa? nambah kursinya," pintanya sambil tertawa. Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi menyerahkan kepada urusan partai. Jokowi enggan mengambil keputusan sendiri, karena perlu pertimbangan dan hitungan-hitungan yang matang. Tidak sekedar mengambil keputusan. Apa yang disampaikan Muhaimin tersebut sudah dicatat dan akan diputuskan saat memontum yang tepat. "Enggak, semuanya sama, pasti dicatat dulu, pasti semua partai dicatat dulu kalau gak dicatat pasti lupa, dicatat semua. Pelaksanaannya tentu saja ada kalkulasi, ada itung-itungannya, itu aja. Tapi semua dicatat, gak ada yang tidak dicatat, tahu-tahu dilaksanakan, semuanya dicatat," tandasnya. Situasi politik menjelang pilkada serentak 2017 kian panas terutama terjadi di Ibu Kota Jakarta. Massa yang mengatasnamakan gerakan bela Islam intensi melakukan aksi unjukrasa menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), calon petahana Gubernur DKI dipenjara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Namun belakangan tuntutan ini mulai bergeser untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Hal ini membuat Presiden Jokowi rutin menggelar konsolidasi. Presiden Jokowi telah menemui satuan khusus di TNI-Polri, para ulama, serta sejumlah ormas Islam dan pengasuh pondok pesantren. Setelah itu, konsolidasi juga dilakukan dengan elit politik seperti Prabowo Subianto, Megawati Sukarnoputri, dan Surya Paloh. Termasuk Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy serta Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Has)