Jakarta, Obsessionnews.com - Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa mencari sumber pendanaan baru untuk menuntaskan cita-citanya dalam pembangunan proyek infrastruktur nasional dengan nilai hampir 5000 trilyun rupiah, melalui penjualan Aset BUMN harus didukung oleh stake holder BUMN dan DPR RI. “Karena, agar pemerintah tidak terlalu bergantung pada utang luar negeri  dan menambah utang luar negeri karena akan berdampak negatif pada fundamental perekonomian nasional,” kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono, Selasa (29/11/2016). Poyuono bahkan menilai, hal itu merupakan sebuah cara cerdas dalam mengolah sumber pendanaan infrastruktur  yang patut diapresiasikan dari langkah-langkah Presiden Jokowi. “Penjualan Aset BUMN melalui sekuritas bukanlah penjualan Aset BUMN atau berpindahnya Aset BUMN  secara fisik pada swasta dan asing ,tetapi yang dilakukan adalah menjualSurat berharga yang dijamin dengan Aset BUMN yang dinilai nilai buku BUMN serta prospek bisnis BUMN  yang akan dijual melalui sekuritas,” tandasnya. “Dan Surat berharga BUMN  yang akan melalui sekuritas bisa berbentuk Obligasi ,Bond dan saham dengan cara Privatisasi  dari BUMN yang punya kinerja Keuangan dan kinerja usaha yang punya prospek memberikan keuntungan,” lanjutnya. Jadi, menurut Poyuono, sudah tepat langkah Jual Aset BUMN melalui sekuritas dilakukan oleh Presiden Jokowi. “Jadi, begini ya, gampang menjual aset BUMN dengan melakukan sekuritisasi Aset   BUMN adalah  prospek  dari aset BUMN dan kegiatan Investasi BUMN, Konsensi usaha BUMN kepada pihak investor), sehingga lebih awal BUMN  menerima dana segar dari penjualan sekuritas tersebut  dan investor akan menerima bunga dengan memegang investasi yang berasal dari investasi tersebut dan pegelolahan tetap oleh BUMN,” paparnya. Sebab, jelas dia, selama ini Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada  BUMN untuk memperbesar kapitalisasi BUMN dianggap memberatkan APBN. “Nah, dengan cara modern fund raising yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo untuk menjual Aset BUMN dengan securitisasi sebuah solusi ,untuk pendanaan  pembangunan infrastrutur sehingga tidak pakai  utang luar negeri dan target pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan ,bandara bisa terealsasi,” terangnya. “Jadi, tolong jangan disalahartikan menjual Aset BUMN dengan securitas bukan jual secara putus tetapi  merupakan  instrumen' pendanaan jangka panjang (3-10 tahun) dengan cara mengalihkan atau menjual  aset berupa prospek bisnis BUMN ,piutang dan Portfolio Aset  yang 'berfungsi khusus yang disebut special Purpose  vehiecle (SPV). Kemudian SPV' dengan menerbitkan surat utang yang dijamin dengan portofollo aset BUMN  tersebut,” tutur Poyuono. “Jadi, tolong jangan disalah artikan menjual Aset BUMN  dengan securitas oleh Joko Widodo sebab hal ini sudah lumrah dalam sistim bisnis modern,” tambahnya. Menurutnya,  FSP BUMN Bersatu mendukung penjualan tangible dan intangible aset BUMN dengan sekuritas merupakan cara mencari modal yang cerdas dari Presiden Jokowi. “Sepertinya Jokowi sangat tahu benar kalau pendanaan dari investment banking dan Lembaga Keuangan dunia tidak mudah mendapatkan pinjaman dan banyak prasyaratnya,” tutupnya. (Red)