Banda Aceh, Obsessionnews.com - Wali Kota Bandung, M Ridwan Kamil menjadi salah narasumber diskusi publik sesi kedua City Sanitation Summit (CSS) XVI di Gedung AAC Dayan Dawood Jl. Tengku Nyak Arief, Banda Aceh, Kamis (24/11/2016) lalu. Mengusung tema “Optimalisasi Gerakan AKKOPSI untuk Pencapaian Target Universal Access Sanitasi dan Air Minum Indonesia 2019" CSS XVI kali ini digelar di Kota Banda Aceh 23-25 November 2016 Kegiatan diawali dengan acara Welcome Dinner pada malam pertama sebagai ungkapan selamat datang terhadap para Walikota dan Bupati anggota AKKOPSI, kemudian pada hari kedua kegiatan berupa konferensi yang direncanakan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia namun diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK), Puan Maharani. Agenda City Sanitation Summit (CSS) merupakan gelaran rutin puncak pertemuan tahunan Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) untuk mendukung pencapaian program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) mewujudkan target 100% akses sanitasi Indonesia Tahun 2019 sebagai wadah koordinasi para Bupati dan Walikota, sehingga dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait kebijakan bidang sanitasi, hingga saat ini sejumlah 467 Bupati dan Wali Kota tergabung menjadi anggota AKKOPSI. Gerakan AKKOPSI sebagai forum pertukaran pengalaman berbagai kabupaten/kota yang peduli dan giat dalam pembangunan sanitasi, membangun kemitraan antar para anggota, mendorong peningkatan upaya advokasi, promosi dan kampanye pembangunan sanitasi di Indonesia dan mensosialisasikan kesadaran tentang pentingnya perencanaan strategis dalam optimalisasi investasi di penyediaan layanan sektor sanitasi. Dalam konferensi tersebut diisi dengan dua sesi diskusi panel yang diisi oleh para Dirjen dari Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan serta Deputi dari Kementerian PPN/Bappenas, dan beberapa Kepala Daerah dengan tema " Pembelajaran (Sharing Knowledge & Experiences) Kepala Daerah". Diskusi panel dimulai dengan penyampaian materi mengenai Kemampuan Pelaksanaan Fungsi Daerah dan Kemampuan Daerah Memobilisasi Sumber-Sumber Pendanaan dengan harapan setiap Kabupaten/Kota dapat mendukung percepatan pencapaian target universal akses sanitasi dan air minum Indonesia 2019 dengan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber dana yang tersedia. Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Bandung berbagi pengalamannya terkait dengan keberhasilan Kota Bandung meningkatkatkan kesadaran sanitasi warganya "Pertama saya secara perlahan berusaha mengubah perilaku pola dan kesadaran hidup sehat warga dengan menggunakan contoh, kedua dengan mendekati ulama untuk menyampaikan tema-tema da'wah tentang kebersihan, berinvestasi sanitasi baik melalui dana pemerintah maupun non APBD," kata Ridwan. Mengakhiri kegiatan Ridwan menghimbau perubahan tidak akan datang dengan sendirinya, kepada para mahasiwa yang hadir saat itu ia mengatakan pertama tidak mungkin perubahan akan datang lebih cepat jika mengandalkan Wali Kota pemimpin saja namun harus bahu membahu bersama, Kedua jadilah pemuda yang pencari solusi, maka tolonglah kami para Wali Kota Bupati bersama sama membangun Indonesia. Hal senada juga dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK), Puan Maharani usai bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Mochamad Basoeki Hadimoeljono menyerahkan Sanipura Award 2016 kepada 10 kebupaten/kota yang dinilai memiliki sistem sanitasi terbaik di Indonesia. Dalam sambutannya saat membuka CSS XIV menghimbau para kepala daerah sanitasi merupakan tanggung jawab kita bersama sudah selayaknya bergotong royong membangun bangsa ini menjadi lebih baik. "Gerakan hidup sehat ini telah didukung 20 kementerian dan lembaga yang bersinergi, harapannya bukan hanya sanitasinya saja juga air bersihnya juga mengalir karena kebutuhan air selayaknya sanitasi merupakan kebutuhan dasar dan pola hidup yang sehat," kata Menteri Diungkapkan Puan Maharani di Indonesia saat ini masih terdapat 95 juta penduduk atau 37% yang belum memiliki akses terhadap air minum layak dan masih terdapat 120 juta penduduk atau 47% yang belum memiliki sanitasi yang layak, yang merupakan tanggung jawab bukan hanya pemerintah pusat namun juga tingkat provinsi, kabupaten/kota. lebih lanjut dikatakan Puan, "Harapannya 2019 masyarakat menjadi sehat sehingga tidak berbondong-bondong datang kerumah sakit karena telah terjaga kesehatannya lahir dan bathin seperti yang diharapkan, kondisi masyarakat yang sehat produktifitas juga meningkat," pungkasnya. (Dudy Supriyadi)