Jakarta, Obsessionnews.com - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menjelaskan, implementasi aturan Instruksi Presiden (Inpres) No.7 Tahun 2016, tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional sangatlah penting. Ini berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan. “Termasuk untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatan devisa negara,” ujar Yugi di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Kadin di Hotel Aryaduta, Jakarta (7/11/2016). Menurutnya, mempercepat industri perikanan nasional, kita juga harus memperhatikan infrastruktur dan skema pembiayaannya harus seperti apa. “Pembangunan infrastruktur yang kami harapkan adalah sarana jalan, ketersediaan energi gas dan listrik yang memadai sehingga bisa meyakinkan investor tentang keberpihakan pemerintah terhadap investasi baru di daerah tersebut,” lanjutnya. Dalam hal ini, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) harus terlibat aktif. Sehingga bisa memastjkan ketersediaan gas bagi para investor, dan dapat mengimplementasikan sektor perikanan. Selain itu kata Yugi, pihaknya juga berharap agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mendorong kalangan perbankan BUMN dan lembaga keuangan, untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada investasi sektor kelautan dan perikanan. “Informasi yang kami terima dari OJK, hingga saat ini kredit yang diberikan perbankan kepada sektor kelautan dan perikanan baru mencapai 3% dari total angka Rp 5.000 triliun yang tersedia,” ungkapnya. Jadi masih terIaIu sedikit. Kadin ingin mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti di Ambon dan Papua, agar banyak investor kelautan dan perikanan yang masuk ke daerah itu, dan akhirnya bisa mengopitimalkan kredit perbankan. (Popi Raahim)