Malang, Obsessionnews.com - Satu-satunya solusi agar demo ormas Islam pada 4 November nanti tidak berkelanjutan, Bareskrim Polri harus berani memproses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga menistakan agama. "Masalah Ahok ini sebetulnya tidak harus ribut kayak gini, kalau kepolisian tanggap segera memproses," ujar anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, HM Ridwan Hisjam, di Malang, Jawa Timur, Rabu (2/11/2016). Ridwan menuturkan, kasus penistaan agama tidak hanya terjadi kali ini saja. Sebelumnya, pada saat Orde Baru tahun 1990 juga pernah terjadi kasus serupa yang dilakukan oleh budayawan Aswendo. Ia membuat tulisan yang memposisikan Nabi Muhammad sebagai tokoh idola di posisi‎ paling bawah. Saat itu, tokoh idola pertama ‎ditempati oleh Presiden Soeharto, disusul BJ Habibie, kemudian Soekarno, dan musisi Iwan Fals di urutan keempat. Nama Aswendo sendiri berada di posisi sepuluh, sedangkan Nabi Muhammad di posisi sebelas. Hasil survei itu dimuat di Majalah Monitor. Survei itu sangat mengejutkan, sehingga memicu kemarahan umat Islam di berbagai penjuru tanah air. Gerakan massa sangat masif berunjuk rasa meminta Aswendo diproses secara hukum. Ia pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dipenjara. "Aswendo saja diproses, padahal waktu itu zaman otoriter. Ini sekarang kan sudah reformasi. Kalau saya menilai ini kelemahan dari kepolisian. Mestinya kan diproses, wong ini sudah pasti kok," jelasnya. Menurutnya, sudah jelas buktinya bahwa Ahok menghina Al-Quran, kitab suci umat Muslim.‎ Bukti itu, kata dia, tidak bisa diperdebatkan dengan mengaitkan persoalan tafsir berkaitan dengan kata "aulia" yang bisa diartikan pemimpin atau teman dekat. "Nggak bisa dikaitkan dengan tafsir, Ahok kan nggak berbicara tafsir. Dia bilang bahwa Surat Al-Maidah ‎itu membohongi. Tafsir itu kan isinya. Kita bisa berdebat isinya. Tapi kan Ahok kan nggak bicara isi, dia bicara ayat, dia bicara Qurannya. Qurannya membohongi, bukan isinya," terang Ridwan. ‎Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini menambahkan, Golkar memang sudah mengambil keputusan untuk mendukung Ahok. Namun, tetap saja kasus dugaan penistaan agama ini harus tetap diproses secara hukum, agar masyarakat tidak bergejolak dan iklim demokrasi berjalan sehat. "Golkar memang mendukung Ahok, tapi proses hukum tetap berjalan," jelasnya. ‎(Albar)