Jakarta, Obsessionnews.com - Reaksi publik di Jakarta terhadap rencana demo besar-besaran yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) pada Jumat, 4 November 2016, cenderung terbelah dalam dua kutub yang berlawanan. Kutub pertama berpandangan gerakan tersebut bisa bergulir dan berujung kepada showdown atau petikaian antara umat Islam dan pemerintah. [caption id="attachment_154489" align="alignleft" width="226"] Pengamat politik dari Universitas Presiden, Muhammad AS Hikam.[/caption] Sedangkan kutub kedua mengatakan, gerakan tersebut adalah ekspresi kemarahan umat Islam terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang dituding telah melakukan penistaan terhadap Al-Qur'an dan Islam. Aksi demo itu adalah tekanan politik massa kepada aparat penegak hukum, khususnya Polri, agar mempercepat proses hukum terhadap Ahok. Menurut kutub pertama, indikasi kegiatan itu bukan hanya sekadar tertuju kepada upaya menuntut Ahok. Tetapi, gerakan tersebut juga di-setting sebagai sebuah gerakan massa dengan kasus Ahok sebagai target antara. Jika sukses akan diperlebar dengan tujuan akhir menjatuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Eskalasi gerakan protes anti Ahok dengan demikian diperkirakan meluas sebagai cipta kondisi anarkis dan instabilitas sosial politik yang mengikuti model jalan menuju Suriah: kekerasan dan destruksi sosial dengan melaui konflik umat beragama untuk merebut kekuasaan politik. Itu sebabnya demo anti Ahok bukan hanya terbatas di Jakarta saja, tetapi juga di wilayah Indonesia. Demo 4 November, menurut pandangan kutub peretama, tidak akan mereda seandainya pihak Polri merespons dengan mempercepat proses hukum kasus Ahok. Bahkan seandainya Ahok mundur atau dipenjara sekalipun!. Sebab showdown terakhir adalah vis-a-vis Istana Presiden. Jadi demo  anti Ahok tersebut adalah rentetan dari gerakan politik yang ada miripnya dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya di republik ini untuk menjatuhkan Bung Karno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang kini menjadi inti gerakan adalah kelompok Islam garis keras dengan didukung oleh kekuatan- kekuatan politik dan kepentingan yang ingin menjatuhkan Jokowi. Sementara itu pandangan kedua mengatakan, gerakan demo anti Ahok adalah tekanan agar Polri segera memproses Ahok dan menangkap serta menghukumnya. Berikutnya demo-demo tersebut juga merupakan tekanan politik terhadap Jokowi yang dianggap telah mengintervensi dan terkesan melindungi Ahok. Karena itu, demo tersebut bukan sebuah gerakan politik atau sosial yang bernuansa primordial, anti-non muslim, atau anti Jokowi. Jika Polri dan Jokowi memenuhi tuntutan mempercepat proses hukum dan mengadili serta menghukum calon gubernur (cagub) DKI pada Pilkada 2017 tersebut, maka akan selesai. Tujuan paling utama adalah Ahok tidak menjadi cagub dan masuk bui. Demo 4 November, dalam pandangan ini, merupakan solidaritas umat Islam yang merasa dinistakan oleh Ahok. Sehingga jika muncul aksi sama melampaui wilayah DKI, maka hal itu adalah cerminan solidaritas umat saja. Implikasi kekacauan sosial dan instabilitas politik yang bisa terjadi adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Polri dan Jokowi. Bukan aksi demo atau kelompok yang melakukannya. Alasannya, kerusuhan hanya akan terjadi jika aparat dan pemerintah bertindak tidak adil, bukan karena keinginan pihak pendemo! Pengamat politik dari Universitas Presiden, Muhammad AS Hikam, menganalisis di antara dua skenario tersebut pandangan pertama perlu dicermati. Karena bila hal itu yang terjadi, implikasinya yang akan sangat serius bagi kehidupan politik dan keutuhan bangsa serta NKRI. “Kendati demikian, saya kira probabilitas terjadinya showdown pada 4 November dan seterusnya, sangat kecil untuk tidak mengatakan nol. Alasan saya, belum ada kondisi krisis ekonomi dan sosial yang bisa menjadi wahana mendukung skenario armageddon politik tersebut,” kata Hikam seperti dikutip Obsessionnews.com dari laman Facebooknya, Sabtu (29/10). Lebih-lebih, lanjutnya, para inisator dan pelaku gerakan massa tersebut datang dari kelompok kecil (fringe) dalam umat Islam. Mereka  sudah sering berusaha menggunakan model mobilisasi massa, namun selalu gagal meneruskan menjadi gerakan yang lintas sektoral untuk membangun sebuah tatanan politik alternatif yang bersifat inklusif!. Menurut mantan Menteri Riset dan Teknologi di era Gus Dur ini, dari sisi ideologi daya tarik mereka terbatas pada identitas primordialistik. Dan itupun hanya dalam lingkup terbatas. “Kelompok ini juga sangat miskin dalam aspek-aspek gagasan, platform, dan program serta agenda kongkret sebagai alternatif bagi kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang mampu mengakomodasi kepentingan sebuah masyarakat pluralistik seperti Indonesia,” tutur Hikam. Ia menambahkan, klaim mewakili umat Islam pun tak pernah terbukti, karena organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki massa jauh lebih besar tidak mendukung kiprah mereka. Hanya sebagian kecil dari elite dan anggota ormas-ormas tersebut yang terpikat dengan semangat bela agama, namun mereka juga tidak akan berpengaruh kepada umat. Walhasil, kata Hikam, aparat hukum dan keamanan serta masyarakat sipil di Indonesia mesti menyikapi kemungkinan eskalasi gerakan demo anti Ahok secara proporsional dan tegas. “Kemungkinan aksi tersebut bisa menciptakan anarki dan ketidakstabilan, serta gangguan relasi antar-umat, sangat penting diantisipasi,” tandas mantan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini. Tetapi, tambahnya, aspirasi agar proses hukum kasus Ahok ini berjalan tanpa intervensi pihak-pihak luar juga diakomodasi dengan pelaksanaan yang profesional dan taat aturan. (@arif_rhakim)