Obsessionnews.com - Fenomena Politik Hindia Belanda pada‎ akhir abad ke-19,‎ tergelar Politik Etis Belanda berlatar keprihatinan Kaum Liberal dan Humanis Belanda terhadap penderitaan penduduk pribumi Hindia Belanda akibat kebijakan pemerintah penjajah yang berbentuk monopoli perdagangan, tanam paksa, kerja paksa, eksploitasi kekayaan alam, penduduk diperintah kerja keras, sementara hasilnya sebesar-besarnya masuk ke Kas Kerajaan Belanda sebagai prinsipal Pemerintah Hindia Belanda. Untuk kepentingan investor Belanda, pada tahun 1881 diterbitkan Koeli Ordonantie yang memberi Hak Hukum bagi perusahaan-perusahaan Investor Belanda untuk menghukum koeli-koeli pribuminya bilamana kedapatan dianggap bersalah terhadap kepentingan perusahaan-perusahaan Investor Belanda (disebut juga PoenaleSanctie). Pada tahun 1899, van Deventer menulis Eeu Eereschuld (Hutang Budi) di majalah De Gids yang kemudian mendorong lahirnya Politik Etis akhir abad 19 yang direalisasikan di abad 20. Kini fenomena Indonesia di dua dekade awal abad 21 yang berjudul Era Reformasi Batang Tubuh UUD 1945 menjadi Batang Tubuh UUD 2002 sebenarnya seperti mirip perkaranya dengan siklus dekade akhir abad 19 dan dekade dekade abad 20 pra Indonesia Merdeka. Oleh karena itulah, salah satu terapi ideologis terhadap fenomena Reformasi Indonesia tersebut diatas adalah dengan memperbarui Tri Sumpah Pemuda 1928 menjadi Sapta Sumpah Pemuda 2008 yang kemudian diperbarui lagi menjadi Nawa Sumpah Pemuda 2015 sperti berikut: http://suarakawan.com/100-pemuda-prakarsai-lahirnya-maklumat-pemuda-indonesia-2015-2/ ‎Semoga pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 2016 kini, Nawa Sumpah Pemuda 2015 dapat turut mewarnai semangat pemuda sebagai agen perubahan dan pembangunan sesuai jamannya dalam konteks Perkuatan Politik Pemuda Indonesia Merdeka. ‎Jakarta, 28 Oktober 2016 Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45), Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jakarta Ketua, Majelis Kehormatan Rakyat Republik Indonesia